W+62.com- Perjalanan panjang sejarah kata “Sunda” tidak hanya mencerminkan perubahan nama dan wilayah, tetapi juga mencakup transformasi kebudayaan, sosial, dan politik yang membentuk identitas masyarakat Sunda hingga saat ini.
Awalnya, kata Sunda muncul untuk menamai ibukota Kerajaan Tarumanagara, yakni Sundapura. Setelah Tarumanagara runtuh, penerusnya, Tarusbawa, membangun Kerajaan Sunda Sembawa.
Namun, konflik politik dengan Wretikandayun, penguasa Galuh, yang didukung Kerajaan Kalingga, memaksa wilayah bekas Tarumanagara terbagi menjadi dua kerajaan, Sunda dan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai batasnya.
Perpecahan Awal: Sunda dan Galuh
Pada tahun 670 M, Tarusbawa memutuskan untuk mengganti nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. Keputusan ini memberikan peluang bagi Wretikandayun untuk memisahkan wilayah Galuh dari kekuasaan Sunda.
Hubungan kekerabatan antara Galuh dan Kalingga melalui pernikahan Mandiminyak, putra mahkota Galuh, dengan Parwati, putri Maharani Shima dari Kalingga menjadi faktor penting dalam mendukung tuntutan Wretikandayun.
Tarusbawa, yang ingin menghindari konflik berkepanjangan, menerima pemisahan tersebut. Sejak itu, Sunda dan Galuh berdiri sebagai kerajaan yang terpisah.
Namun, pada tahun 723 M, Raja Sanjaya dari Galuh berhasil menyatukan kedua wilayah tersebut di bawah kekuasaannya. Sanjaya tidak hanya mempersatukan Sunda dan Galuh, tetapi juga menaklukkan Kalingga, membentuk kekuasaan yang lebih besar.
Sanjaya adalah sosok kunci dalam sejarah Sunda, karena melalui pernikahan dengan keturunan Tarusbawa, ia mewarisi wilayah Sunda dan Galuh, menciptakan konfederasi yang dikenal sebagai Sunda-Galuh.
Perpecahan dan Penyatuan Kembali
Meski sempat bersatu, konflik internal kembali memisahkan Sunda dan Galuh. Ketegangan bermula dari skandal yang melibatkan Tamperan Barmawijaya, putra Sanjaya, dengan Dewi Pangrenyep.
Insiden ini berujung pada perang besar bernama Gotrayudha pada tahun 739 M, yang melibatkan Sunda, Galuh, dan Kalingga. Perang ini akhirnya dihentikan oleh para pendeta yang turun tangan, menghasilkan kesepakatan damai. Sang Manarah (Ciung Wanara) diangkat sebagai Raja Galuh, sementara Rahyang Banga menjadi Raja Sunda.
Penyatuan berikutnya terjadi di masa Maharaja Dharmakusumah pada tahun 1157 M, setelah hampir empat abad terpisah. Namun, persatuan ini tidak bertahan selamanya. Pada abad ke-15, Maharaja Niskala Wastukancana membagi kembali wilayah Sunda dan Galuh, kemungkinan karena faktor politik yang belum diketahui secara pasti.
Era Pajajaran: Puncak dan Kejatuhan
Tahun 1482 menandai penyatuan terakhir Sunda dan Galuh di bawah kekuasaan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Jayadewata.
Melalui pernikahannya dengan putri Prabu Susuktunggal, ia berhasil mengintegrasikan kedua kerajaan menjadi satu entitas besar yang dikenal sebagai Pajajaran. Sri Baduga Maharaja memerintah hingga 1521 M, membawa stabilitas dan kejayaan bagi Sunda-Galuh.
Namun, setelahnya, pemerintahan Pajajaran mengalami penurunan. Lima raja terakhir yang memerintah Pajajaran, dari Prabu Surawisesa hingga Prabu Ragamulya atau Suryakancana, menghadapi tekanan internal dan eksternal yang mengakibatkan kehancuran kerajaan pada tahun 1579.
Peristiwa ini dikenal sebagai buraknya atau lenyapnya Pajajaran, menandai akhir era Kerajaan Sunda.
Identitas Sunda: Lebih dari Sebuah Wilayah
Sunda berkembang dari nama sebuah kota, Sundapura, menjadi simbol sebuah peradaban yang mencakup aspek geografis, psikologis, sosiologis, dan budaya.
Meskipun terpecah beberapa kali, identitas Sunda tetap kuat. Bahkan dalam konteks politik dan budaya Jawa, Sunda selalu menegaskan dirinya sebagai entitas yang mandiri dan berbeda dari Majapahit atau tradisi Jawa lainnya.
Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa Sunda bukan sekadar wilayah, tetapi juga jiwa yang terus hidup dalam kebudayaan, tradisi, dan masyarakatnya hingga hari ini.***
