BANDUNG, W+62.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak Pemerintah Pusat segera mengevaluasi pola kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia meminta adanya pemisahan tegas antara orientasi keuntungan bisnis dengan tanggung jawab konservasi lingkungan agar fungsi ekologis tidak terabaikan.
Dedi menyoroti peran vital Perhutani dalam menjaga keselamatan ekologis di Jawa Barat. Ia mencontohkan kawasan Puncak Bogor yang sangat bergantung pada proteksi Perhutani. Tanpa perlindungan ketat, kawasan hutan tersebut terancam berubah menjadi area komersial masif yang berisiko memicu bencana alam.
“Perhutani berada di posisi sulit. Satu sisi menjaga konservasi, namun di sisi lain memikul beban finansial,” ujar Dedi dalam diskusi Mediasi Pemikiran Publik tentang Peran Danantara di Bandung, Kamis (22/1/2026).
Ia juga menyayangkan banyaknya aset BUMN yang terbengkalai atau justru beralih fungsi melalui skema sewa pihak ketiga yang tidak relevan dengan kepentingan perkebunan maupun hutan.
Respons LPS: BUMN Terlalu Banyak Beban
Menanggapi kritik tersebut, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengakui kompleksitas beban yang dipikul BUMN saat ini. Menurutnya, perusahaan negara seringkali terjepit di antara mandat mencari laba dan kewajiban pelayanan masyarakat (Public Service Obligation/PSO).
“Masalah BUMN memang rumit. Mereka harus menjalankan misi bisnis sekaligus misi sosial secara bersamaan, seperti yang terjadi pada Pertamina dan PLN,” kata Anggito.
Ia pun sepakat bahwa pemerintah perlu merancang regulasi yang lebih tegas. Regulasi tersebut harus mampu membagi batas yang jelas antara fungsi komersial murni dengan fungsi layanan publik agar operasional BUMN lebih efektif dan transparan.***
