BANDUNG, W+62.com— Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang digelar pada Jumat (16/5/2025) dihiasi aksi walk out oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal itu sontak menjadi perbincangan dan juga berbagai tanggapan berbagai kalangan masyarakat khususnya di Jawa Barat.
Usut punya usut, pada Aksi itu dilakukan konon sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang dinilai merendahkan martabat lembaga legislatif.
Insiden ini berawal dari pernyataan KDM saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon, 7 Mei lalu. Dalam pidatonya, KDM menyebut, rapat dengan DPRD Jabar tidak lagi diperlukan. Pernyataan itulah yang dinilai menyinggung peran DPRD sebagai mitra sejajar pemerintah provinsi.
“Kami merasa bahwa pernyataan Gubernur tidak hanya mencederai marwah lembaga DPRD, tetapi juga mencerminkan sikap yang tidak menghormati prinsip demokrasi dan kemitraan antar lembaga,” tegas Doni Maradona Hutabarat, anggota Fraksi PDIP, sesaat sebelum meninggalkan ruang sidang.
Doni menganggap apa yang dilakukan oleh Gubernur Jabar itu, seolah tidak membutuhkan lagi peran legislatif di Jabar dan cenderung ingin berjalan sendiri. “Mohon pimpinan, kami tidak akan mengikuti Paripurna ini, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur atas pernyataan dalam Musrenbang di Cirebon,” katanya.
Memo Hermawan, rekan satu fraksinya juga menambahkan, Fraksi PDIP akan menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan resmi dari Gubernur Dedi Mulyadi terkait pernyataan kontroversial tersebut.
Tanggapan Aksi
Menanggapi aksi walk out itu, KDM menyatakan bahwa setiap fraksi berhak menyampaikan sikap politiknya. Ia menilai aksi tersebut sebagai dinamika biasa dalam sistem demokrasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menduga insiden tersebut terjadi karena miskomunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif. Ia pun berharap hubungan keduanya bisa segera kembali harmonis demi kepentingan masyarakat Jawa Barat.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan lanjutan dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai rencana klarifikasi yang diminta Fraksi PDIP.
Dengan peristiwa ini, masyarakat khususnya yang mengikuti informasi di media sosial, menilai apa yang terjadi pada Paripurna DPRD Jabar saat ini, sebuah akumulasi dan reaksi Ono Surono atas gebrakan KDM yang seolah mengubah paradigma legislatif sebagai mitra pemerintah di provinsi Jawa Barat.***
