SUMEDANG, W+62.com– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan survei lapangan di Blok Cihamerang, Desa Sukasirnarasa, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang pada Rabu (6/8/2025).
Survei ini dilakukan guna menindaklanjuti dampak dari disposal proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu serta menentukan langkah-langkah penanganan yang lebih efektif.
Dalam kegiatan ini tampak hadir perwakilan Kementerian PUPR dari BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat, BBWS Cimanuk Cisanggarung, CKJT, Dinas Perkim Sumedang, BPBD, Dinas PUTR, Dinas LHK, Forkopimcam Rancakalong, Kepala Desa Sukasirnarasa, serta Ketua BPD.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, menyampaikan bahwa penanganan dampak disposal Cihamerang akan dilakukan berdasarkan kajian terbaru dari Badan Hidrologi Geologi Kajian Teknik (BHGKT).
“Sudah ada solusi dengan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek, karena musim kemarau, kita akan lakukan pengeringan dengan pompanisasi,” jelas Tuti dihadapan wartawan.
Ia menambahkan, Kementerian PUPR akan memetakan akses jalan untuk masuknya alat berat serta menentukan titik dudukan pompa.
“Mudah-mudahan, jika cuaca mendukung, dalam 16 hari, bendung dampak disposal Cihamerang bisa diselesaikan,” ujarnya.
Tahap Krusial
Sementara itu, Satker Pelaksanaan Bebas Jalan Hambatan Kementerian PUPR, Kiki Yunita, menjelaskan bahwa tahap awal yang krusial adalah memastikan lokasi penempatan pompa agar berfungsi optimal.
“Kalau akses jalan sudah siap, pemompaan bisa langsung dilakukan. Targetnya, jika tidak ada hujan, proses ini bisa selesai dalam 16 hari,” katanya.
Kiki juga menambahkan, pihaknya berupaya memulai pekerjaan di lapangan pada bulan ini, memanfaatkan rendahnya curah hujan agar pelaksanaan aman dan lancar.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukasirnarasa, Aep Daso Koswara, meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengkaji ulang rencana penyedotan air di Blok Cihamerang, Dusun Ciledug, Desa Sukasirnarasa, Kecamatan Rancakalong.
Hal itu ia sampaikan saat mendampingi survei lapangan penanganan dampak disposal pembangunan Jalan Tol Cisumdawu.
Menurut Aep, penyedotan dinilai kurang efektif karena di lokasi sudah ada sodetan pembuangan air sementara. Ia khawatir langkah tersebut justru memicu bencana baru.
“Sekarang air masih penuh, sudah ada retakan, dan di atasnya terdapat 45 kepala keluarga. Kalau air turun tiba-tiba, tebing bisa longsor dan menyeret pemukiman. Ini menyangkut nyawa orang,” tegasnya.
Aep menyebut longsoran disposal sudah terjadi sejak lima tahun terakhir, meski awalnya mulai bermasalah tujuh tahun lalu.
Bantuan yang pernah diberikan kepada warga terdampak dinilai tidak sesuai harapan. Selain itu, pergantian petugas survei dari pihak kementerian membuat penanganan di lapangan kurang konsisten.
Berdasarkan data desa, terdapat 61 kepala keluarga yang lahannya dan pemukimannya terancam terdampak bencana. Warga mengajukan tiga usulan: pertama, jika lahan akan dibebaskan, lakukan secara adil; kedua, jika dibuat saluran baru, pastikan aman dan tidak menimbulkan bencana; ketiga, bangun Tembok Penahan Tebing (TPT) agar debit air terkendali dan tebing tetap kuat.
Sementara itu, Camat Rancakalong Cecep Supriatna menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penanganan yang dilakukan pemerintah pusat.
“Kami bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait hadir untuk meninjau langsung. Kami berharap permasalahan di Cihamerang bisa segera selesai dengan cara yang baik dan menghasilkan solusi terbaik bagi warga,” ujarnya.
Survei lapangan ini dihadiri jajaran Kementerian PUPR BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat, BBWS Cimanuk Cisanggarung, CKJT, Dinas Perkim Sumedang, BPBD, Dinas PUTR, Dinas LHK, Forkopimcam Rancakalong, Kepala Desa Sukasirnarasa, serta Ketua BPD.***