SUMEDANG, W+62.com- Dalam kunjungan di Kabupaten Sumedang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait berkesempatan mengunjungi Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk meninjau langsung pelaksanaan pembuatan PBG dan BPHTB gratis di Kabupaten Sumedang pada Rabu (15/1/2025).
Mendampingi dalam kunjungan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, Penjabat (Pj) Bupati Sumedang, Yudia Ramli, Bupati dan Wakil Bupati Sumedang terpilih, Dony Ahmad Munir dan Fajar Aldila.
Setibanya di loket pengurusan perizinan, Mendagri Tito Karnavian langsung melempar pertanyaan kepada salah satu pengunjung Mall Pelayanan Publik (MPP) Sumedang, terutama yang hendak pembuat PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).
Dari masyarakat yang hendak mengurus pembuatan PBG tersebut, Mendagri menanyakan perihal seberapa lama proses pembuatan perizinan dan seberapa rumit pengurusan perizinan untuk mendirikan bangunan.
“Bapak sudah berapa lama menunggu terbit izin PBG itu? Dan apa kendala yang dihadapi?,” tanya Tito.
Dijawab oleh warga yang hendak membuat izin itu, proses perizinan sebenarnya termasuk cepat. Namun yang masih menjadikan lama itu adalah proses pembuatan rekomendasi dan hambatan karena adanya error pada sistem.
“Kami terkendala karena adanya sistem yang error sehingga harus menunggu berfungsi kembali. Kemudian dalam pengurusan PBG ini masih dibutuhkan rekomendasi sekitar 9 rekom,” katanya.
PBG, BPHTB dan PPN Gratis
Mendengar keluhan itu, Mendagri Tito bertanya kepada Pj Bupati Sumedang, dan petugas perizinan tentang langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah.
Pj Bupati Sumedang, Yudia Ramli mempresentasikan alur proses pembuatan perizinan khususnya PBG dan BPHTB. Namun saat diterangkan dari awal, Mendagri Tito langsung memotong dan menginginkan penjelasan singkat dan tepat.
“Kendala proses pembuatan PBG ini lama karena memang ada tahapan yang seringkali terdapat proses ketidaksamaan persepsi antara konsultan dengan gambar yang diajukan oleh warga, sehingga warga harus bolak-balik merevisi,” ungkap Kepala PPTSP Sumedang.
Namun, lanjut Kepala PPTSP, jika rencana gambar dan spesifikasi itu disetujui maka prosesnya bisa singkat.
Dalam kunjungan ke MPP Sumedang itu, Mendagri Tito Karnavian juga memuji langkah-langkah pemerintah Sumedang dalam melayani masyarakat dan berupaya untuk mempercepat proses pembuatan PBG, BPHTB dan PPn.
“Jadi ini langkah pemerintah untuk mempercepat, mempermudah dan meng-gratiskan PBG, BPHTB serta PPN bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah,” terang Tito.
Dijelaskan Tito Karnavian, baru kali ini pemerintah melakukan pemberian PBG, BPHTB dan PPN gratis bagi masyarakat untuk nilai dibawah Rp 2 miliar atau berpenghasilan rendah.
Pada bagian lain, Mendagri Tito Karnavian mengkritik fasilitas pelayanan yang ada di MPP Kabupaten Sumedang. Ia berharap fasilitas pelayanan harus seperti di Kabupaten Badung Provinsi Bali.
“Nanti tolong perbaiki fasilitas pelayanan yang ada disini. Sebisa mungkin harus dibuat nyaman bagi masyarakat,” ungkapnya.
Tito menginginkan adanya perubahan mindset pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat, yakni posisi yang dilayani itu harus lebih tinggi dari yang melayani.
“Masyarakat harus dibuat nyaman dalam hal pelayanan, jadi sebisa mungkin begitu mereka masuk ke MPP itu seperti berada di Bank atau kantor swasta,” katanya.
Tito berharap, nantinya Bupati Sumedang Sumedang terpilih, Dony Ahmad Munir akan membuat dan mendesain pelayanan ini bisa lebih baik sesuai harapan dari masyarakat dan pemerintah pusat.***
