JAKARTA, Wplus62.com -– Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah mengejutkan dengan menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Langkah berani ini bertujuan untuk melakukan audit total terhadap seluruh dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa jeda ini menjadi momentum krusial untuk membenahi sengkarut program. Mulai dari kualitas dapur, validasi data penerima yang semrawut, hingga tata kelola internal lembaga.
“Iya, setop (penyaluran MBG). Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi,” ujar Arum saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).
Dapur Dirombak, Kuota 8 Juta Penerima Terancam Dicoret
Selanjutnya, Arum menjelaskan bahwa penataan ulang ini merupakan dampak langsung dari kebijakan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat MBG. Pemerintah kini beralih fokus: bukan lagi mengejar kuantitas dapur, melainkan memastikan bantuan pangan ini jatuh ke tangan yang tepat.
“Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi,” tambah Arum.
Selain itu, kualitas dapur menjadi sorotan utama. BGN menilai alur memasak (flow of cooking) yang buruk mustahil menghasilkan makanan yang higienis dan berkualitas.
Namun, kejutan tidak berhenti pada pembenahan dapur. Berdasarkan simulasi awal, pemerintah berencana memangkas sekitar 8 juta penerima manfaat melalui skema refocusing.
Sebagai contoh, BGN membidik siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dari keluarga kaya untuk dicoret dari daftar penerima.
“Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi,” tegasnya.
Anggaran MBG Berpotensi Turun Drastis
Dampaknya, pencoretan jutaan penerima ini otomatis akan merombak total kebutuhan anggaran ke depan. Padahal sebelumnya, pagu indikatif program Makan Bergizi Gratis untuk tahun 2027 telah menyentuh angka fantastis, yakni Rp270,2 triliun untuk 81,5 juta penerima.
Meskipun demikian, Agustina mengisyaratkan bahwa angka tersebut pasti menyusut seiring efisiensi yang sedang berjalan. “Rp268 (triliun) kan (pagu anggaran) yang terakhir, ya kemungkinan besar pasti akan berkurang,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, BGN kini membidik skema insentif operasional SPPG yang selama ini berpola rata Rp6 juta per hari untuk mereka rombak total. Ke depannya, lembaga ini bakal mengukur besaran insentif secara proporsional. BGN akan menghitung langsung nilai tersebut berdasarkan jumlah riil penerima manfaat serta kualitas layanan yang setiap dapur sajikan.
BGN Jawab Kritik dan Gelombang Demonstrasi
Di sisi lain, program andalan ini terus menuai pro dan kontra. Menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa dan kelompok sipil yang menuntut pembatalan MBG, Arum menyatakan bahwa BGN tetap bergeming. Mereka akan terus mengawal mandat dari Presiden Prabowo Subianto.
“Pokoknya kami menjalankan perintah Pak Presiden. Kami diangkat untuk menjalankan perintah presiden,” cetusnya.
Kendati begitu, ia menghargai kritik tersebut sebagai bumbu demokrasi. Oleh karena itu, fokus utama BGN saat ini adalah membuktikan bahwa program ini bisa berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, balita, dan anak usia dini.***
