SUMEDANG, Wplus62.com – Isu miring kini menerpa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi mercu suar pemerintah pusat. Asep Sugian, pengusaha sekaligus pemerhati sosial asal Sumedang, mengendus praktik lancung yang melibatkan oknum pelaksana hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam wawancara eksklusif bersama Wplus62.com, pada Jumat (28/2/2026) suami dari anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Sonia Sugian ini, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pola distribusi anggaran yang mulai tidak sinkron dengan aturan Badan Gizi Nasional (BGN).
Modus Pengurangan Nilai Anggaran
Asep menyoroti indikasi pemotongan nilai per porsi siswa. Ia menduga kuat oknum mitra maupun SPPG sengaja mengurangi nilai dari ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Pemerintah sudah mematok angka yang jelas. Untuk tingkat PAUD hingga kelas III SD itu Rp8.000, sedangkan untuk kelas IV SD hingga SMA sebesar Rp10.000. Kenapa di lapangan justru dikurangi?” cetus Asep dengan nada tegas.
Ia menekankan bahwa angka tersebut adalah hak mutlak siswa untuk mendapatkan nutrisi terbaik. Asep memandang setiap pengurangan rupiah sebagai bentuk pengkhianatan terhadap visi besar membangun generasi emas.
Transparansi Adalah Harga Mati
Asep mendesak para pelaksana program untuk kembali ke jalur yang benar dengan mengedepankan prinsip transparan dan terbuka. Ia menilai, celah untuk melakukan “sunat anggaran” muncul karena lemahnya pengawasan dan mentalitas pemburu rente di lingkaran pelaksana.
“Pemerintah sudah menetapkan anggaran, lalu mengapa masih ada yang menguranginya? Ini sangat mengecewakan. Saya mengingatkan SPPG dan mitra pelaksana bahwa tindakan mereka bukan sekadar urusan administratif, tetapi sedang mempertaruhkan gizi anak-anak kita,” tambahnya.
Tuntutan Terhadap Pelaksana (SPPG)
Sebagai pemerhati sosial, Asep memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok MBG:
- Ikuti Aturan BGN: Jangan melakukan improvisasi anggaran yang merugikan kualitas makanan.
- Hentikan Pungutan Liar: Nilai kontrak harus sampai ke meja makan siswa dalam bentuk gizi yang utuh, bukan potongan komisi.
- Audit Berkala: Pemerintah harus berani memutus kontrak mitra yang bermain-main dengan standar mutu.
Asep mengingatkan bahwa program MBG adalah amanah konstitusi untuk memperbaiki kualitas SDM Indonesia.
“Jangan sampai program mulia ini justru menjadi lahan basah bagi para benalu anggaran yang ingin mencari keuntungan pribadi di atas piring anak sekolah,” pungkasnya.***
