SUMEDANG, Wplus62.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang resmi mengetok palu pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemilihan Kepala Desa menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Sidang Paripurna, Selasa (28/7/2026). Pengesahan regulasi baru ini langsung mengunci kepastian hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 yang menyasar 93 desa pada Oktober mendatang.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumedang, Drg. Rahmat Juliadi, menegaskan bahwa pihaknya telah mematangkan rancangan aturan tersebut melalui pembahasan mendalam bersama para pemangku kepentingan. Selain itu, Biro Hukum Provinsi Jawa Barat dan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat turut memfasilitasi serta mengharmonisasi regulasi ini agar tidak menabrak aturan di atasnya.
“Seluruh fraksi di DPRD Sumedang menyetujui Raperda ini untuk ditetapkan menjadi Perda,” kata Rahmat saat membacakan laporan resminya.
Oleh karena itu, Rahmat optimistis kehadiran payung hukum anyar ini mampu mengawal proses demokrasi di tingkat desa agar berjalan transparan dan berintegritas.
“Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang jujur, adil, aman, demokratis, serta mampu melahirkan pemimpin-pemimpin desa yang berintegritas, berkualitas, dan senantiasa berpihak kepada kepentingan masyarakat,” lanjutnya.
Secara teknis, Perda baru ini menyempurnakan Perda Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 2015. Langkah penyempurnaan tersebut sekaligus merespons berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
Selanjutnya, regulasi yang memuat 11 bab dan 99 pasal ini mengatur berbagai aspek krusial, mulai dari:
- Tahapan pelaksanaan dan pembiayaan Pilkades
- Tata cara penyelesaian sengketa
- Mekanisme penanganan calon tunggal
- Aturan seleksi jika bakal calon melebihi lima orang
- Peluang penerapan pemungutan suara secara elektronik (e-voting)
Mengingat waktu yang kian mendesak, panitia akan membuka pendaftaran bakal calon kepala desa secara resmi pada 3 hingga 12 Agustus 2026. Para petarung politik desa perlu mengemas seluruh persyaratan administrasi sedini mungkin agar tidak terkendala saat masa pendaftaran buka.***
