W+62.com– Nama Conrad Theodor Van Deventer seorang praktisi hukum Belanda yang pernah tinggal di Hindia Belanda, tepatnya di daerah Semarang, Jawa Tengah.
Ia didatangkan oleh Pemerintah Belanda untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum yang terjadi diantara perusahaan-perusahaan Belanda dan Eropa swasta di koloni negeri Belanda, salah satunya di Hindia Belanda.
Tercatat, Theodore berangkat dari negeri Kincir Angin pada 11 September 1880 menuju Hindia Belanda. Ia meniti karir pertamanya sebagai Panitera Dewan Kehakiman Ambon.
Selama 3 tahun, Van Deventer bertugas di Ambon, Ia kemudian diangkat menjadi anggota Dewan Kehakiman Semarang.
Rupanya, pada saat bertugas di Semarang, Van Deventer banyak bergaul dengan masyarakat pribumi. Ia banyak menemukan kebijakan Pemerintah Belanda yang dianggap merugikan pribumi.
Hal itulah yang membuat Theodore Van Deventer memutuskan berhenti menjadi pegawai Pemerintah Belanda, dan beralih menjadi pengacara swasta pada Baron Sloet van Hagensdorp di Semarang.
Selama menjadi pengacara swasta, Van Deventer banyak mengkritik pemerintahan Hindia Belanda, terutama masalah pajak dan kehidupan kaum liberalis dan kapitalis di lingkungan pemerintahan.
Dia menuduh pemerintah tidak bertindak dan melakukan penghematan yang tidak bertanggung jawab.
Menggugat Lewat ArtikelĀ
Selain sarjana hukum, Van Deventer juga seorang sastrawan karena pernah mengenyam pendidikan sastra.
Van Deventer juga berasal dari keluarga seorang penulis, sehingga banyak karya tulisnya yang dimuat di Koran De Locomotief, dimana kebetulan pemimpin redaksi dari koran tersebut adalah Pieter Brooshooft yang pada saat itu juga memperjuangkan nasib warga pribumi.
Pada tahun 1899 Deventer menulis artikel berjudul Een Eereschuld (Hutang kehormatan) di majalah Gids.
Ternyata, tulisan ini mendapat perhatian serius dari publik Belanda, karena berisi fakta kongkrit yang menjelaskan kemakmuran yang ada di negara Belanda, adalah akibat kemiskinan yang terjadi pada masyarakat wilayah koloninya, yaitu masyarakat Hindia Belanda.
Konon, berkat tulisan karya Van Deventer inilah yang telah membuka mata hati penguasa kerajaan Belanda terhadap wilayah koloninya.
Akhirnya pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina mengeluarkan pidato di depan parlemen menyatakan panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda.
Untuk mewujudkan panggilan moral tersebut, maka dikeluarkanlah kebijakan politik Etis yang meliputi, Irigasi, Edukasi, dan Emigrasi.
Dari salah satu kebijakan politik Etis yaitu edukasi inilah pada akhirnya muncul tokoh- tokoh berpendidikan yang sadar bahwa tanah air mereka adalah tanah jajahan atau koloni dari bangsa lain, yang harus merdeka untuk menentukan nasibnya sendiri.
Berkat perjuangan Conrad Theodore Van Deventer melalui artikelnya, para pribumi mulai bangkit dan menghimpun kekuatan untuk bangkit dan menjadikan Hindia Belanda menjadi negeri yang merdeka bukan sebuah koloni.***
Sumber artikel :
http://www.biografischportaal.nl/persoon/03083725
