BANDUNG, Wplus62.com — Situasi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat memanas pada Senin (15/6/2026) sekitar pukul 16.30 WIB. Ketegangan memuncak ketika perwakilan massa aksi mendesak masuk ke dalam gedung untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada para wakil rakyat.
Mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi ini berdiri kokoh di luar pagar, sementara aparat keamanan menjaga ketat pintu gerbang. Kendati situasi sempat memanas, massa tetap konsisten menyuarakan tuntutan mereka di bawah kawalan ketat petugas.
Enam Tuntutan Utama Mahasiswa
Aliansi mahasiswa membawa rapor merah bagi pemerintah. Dalam aksi ini, mereka mengusung enam tuntutan utama yang menyoroti carut-marut kondisi ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia:
- Turunkan harga BBM non-subsidi dan kebutuhan pokok yang kian mencekik rakyat.
- Hentikan Dwifungsi TNI dan Polri demi menjaga marwah demokrasi.
- Hentikan pemborosan APBN pada proyek-proyek non-prioritas seperti MBG, KDMP, dan KLN.
- Evaluasi pemanfaatan lingkungan serta desak reboisasi hutan yang gundul.
- Perbaiki alokasi dan serapan tenaga kerja lokal yang berkeadilan.
Catatan Redaksi: Terdapat poin yang tumpang tindih dalam rilis massa, namun substansi protes berfokus kuat pada keadilan ekonomi dan kelestarian ekologis.
Khawatir Kembalinya Rezim Otoriter
Di tengah gemuruh orator, ancaman kemunduran demokrasi menjadi sorotan utama. Salah satu peserta aksi dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Abdurranman Malik A, mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap potensi lahirnya kembali praktik “Neo Orde Baru” di Indonesia.
“Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja,” tegas Abdurranman kepada awak media, Senin (15/6/2026).
Selanjutnya, ia mengkritik keras pengesahan dwifungsi TNI dan Polri yang menggelinding tanpa persetujuan masyarakat luas. Menurutnya, kebijakan sepihak tersebut mencederai semangat reformasi dan mengkhianati suara rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di depan Gedung DPRD Jabar. Mereka berjanji akan terus mengawal enam tuntutan tersebut sampai para wakil rakyat keluar dan menemui mereka secara langsung.***
