KARAWANG, W+62.COM – Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Tapak Jawa Barat memperkuat barisan melalui agenda silaturahmi dan pembinaan pengurus di Karawang. Organisasi ini mematok target besar: menjadi pilar ketahanan pangan nasional sekaligus memutus mata rantai tengkulak yang selama ini merugikan petani.
Ketua LMDH Tapak Jabar, Dian Sugiana, mengawali kegiatan dengan meminta bimbingan intensif dari jajaran dewan pakar dan pembina. Ia menegaskan bahwa penguatan internal menjadi kunci utama agar organisasi mampu menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat hutan secara maksimal di seluruh wilayah Jawa Barat.
Mandiri Secara Ekonomi dan Lawan Tengkulak
Ketua Dewan Pakar LMDH Tapak, Brigjen (Purn) Suwardi, menekankan pentingnya kontribusi nyata dalam sektor pangan. Beliau mendorong anggota LMDH untuk tidak hanya terpaku pada pertanian konvensional, tetapi juga mulai membudidayakan komoditas bernilai tinggi seperti pisang Cavendish.
“LMDH harus mampu memutus mata rantai tengkulak. Ke depan, lembaga ini akan menjadi penyuplai utama bagi Koperasi Merah Putih,” tegas Suwardi. Ia juga memproyeksikan LMDH Tapak sebagai cikal bakal dan percontohan bagi organisasi serupa di seluruh Indonesia.
Mewujudkan ‘Jabar Istimewa’ Melalui Gurilam
Dukungan penuh juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Benny Bachtiar menyatakan bahwa kolaborasi LMDH dengan pemerintah daerah akan meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal.
“Kita harus mengoptimalkan konsep ‘Gurilam’ atau Gunung, Rimba, dan Laut untuk menciptakan Jawa Barat yang istimewa. LMDH memegang peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan menyejahterakan masyarakat desa hutan,” ujar Benny.
Target Menjadi Proyek Percontohan Nasional
Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Pembina LMDH Tapak, Letjen (Purn) Ludwi Pusung, menginstruksikan agar organisasi tetap menjaga independensi dan kemandirian. Ia menegaskan filosofi gerakan ini adalah “dari rakyat untuk rakyat.”
“Kita bangun LMDH di Jawa Barat ini sebagai pilot project nasional. Fokus utama kita adalah kemandirian organisasi agar mampu melindungi petani dari permainan harga tengkulak,” pungkas Ludwi.***
