SUMEDANG, Wplus62.com – Suasana formal Rapat Paripurna DPRD Sumedang mendadak tegang. Di saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memaparkan capaian manis dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati, Sonia Sugian, legislator dari Fraksi Partai Golkar, justru menghujamkan kritik tajam yang menggetarkan ruang sidang, Kamis (23/4/2026).
Sonia membongkar jurang lebar antara klaim keberhasilan pemerintah dengan realitas pahit yang menimpa perempuan dan anak di Sumedang.
Anggaran Rp1,9 Miliar: Formalitas atau Perlindungan Nyata?
Sonia menelanjangi keberpihakan anggaran pemerintah daerah yang ia nilai sangat minim. Alokasi dana untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) hanya menyentuh angka Rp1,9 miliar per tahun.
Meski pemerintah mengklaim serapan anggaran mencapai 95%, Sonia menilai angka tersebut hanya pemanis di atas kertas yang gagal memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Urusan PPPA ini adalah kewajiban pemerintah. Dengan anggaran sekecil ini, bagaimana kita bisa menjamin keamanan dan masa depan perempuan serta anak-anak Sumedang?” tegas Sonia dengan nada tinggi.
Fakta Memilukan: Migran Terlantar hingga Siswi SD Disekap
Tak sekadar bicara teori, Sonia membeberkan rentetan kasus horor yang luput dari perhatian serius pemerintah:
- Derita Pekerja Migran: Seorang warga Cimanggung kini menderita sakit parah di Arab Saudi. Alih-alih menerima bantuan cepat, ia justru harus terkatung-katung lantaran birokrasi menghambat proses kepulangannya dan sistem mengancamnya dengan denda besar.
- Tragedi Siswi SD: Kasus yang sempat viral di media sosial mengenai penyekapan siswi sekolah dasar selama berhari-hari. Pelaku diduga kuat melakukan kekerasan seksual berulang kali terhadap korban, sebuah fakta keji yang mencoreng wajah Sumedang.
“Sebagai perempuan, saya sangat prihatin. Target pemerintah yang katanya tercapai itu seolah menutup mata terhadap fakta kelam di lapangan,” tambah Sonia getir.
DPRD Desak Pemkab Berhenti ‘Menganaktirikan’ Perempuan
Merespons temuan tersebut, Sonia mendesak Pemerintah Daerah Sumedang untuk merombak total skala prioritas penganggaran. Sonia menuntut DPRD menyisipkan perlindungan kelompok rentan ke dalam poin krusial usulan yang akan mereka serahkan kepada Bupati.
Poin Utama Desakan Sonia Sugian:
- Aksi Nyata, Bukan Serapan: Menuntut program yang langsung menyentuh penyelesaian kasus kekerasan dan perlindungan migran.
- Integrasi Data LPJ: Meminta pemerintah jujur menyinkronkan data keberhasilan dengan angka kriminalitas terhadap perempuan dan anak.
Rapat Paripurna ini menjadi peringatan keras bagi eksekutif: Angka-angka cantik dalam laporan tidak akan bermakna selama lubang besar perlindungan sosial masih menganga lebar di Sumedang.***
