SUMEDANG, Wplus62.com – Pemerintah Kabupaten Sumedang menggebrak lewat strategi baru dalam mengentaskan persoalan sosial. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, menghadiri langsung peluncuran Piloting Penanganan Kemiskinan Berbasis Intervensi di Desa Cijeler, Kecamatan Situraja, pada Jumat (12/6/2026). Langkah strategis ini menandai babak baru kolaborasi antara Pemkab Sumedang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam kegiatan yang berlangsung di kediaman Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman tersebut, Tuti menjelaskan bahwa Pemprov Jabar menerjunkan tim khusus ke Sumedang. Tim ini membawa misi besar: menggulirkan program percontohan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, pendidikan, hingga kesehatan secara terpadu.
Intervensi Tepat Sasaran Lewat Integrasi Data
Pemprov Jabar memilih Desa Cijeler sebagai lokus piloting karena desa ini memiliki potensi besar untuk menjadi model peningkatan kesejahteraan masyarakat lintas sektor. Namun, Tuti mengakui bahwa eksekusi program ini membutuhkan kerja keras dan alat yang mumpuni.
“Pak Sekda Jabar mengangkat Desa Cijeler sebagai lokus piloting. Tentu saja, implementasi program ini menuntut kerja keras. Oleh karena itu, kita memerlukan satu platform digital yang mampu mengarahkan berbagai bantuan agar tepat sasaran,” ujar Tuti.
Lebih lanjut, Tuti memaparkan bahwa program ini membidik data masyarakat yang telah terpetakan secara rinci. Targetnya mencakup kelompok kemiskinan desil 1 hingga desil 5, anak putus sekolah, pengangguran, hingga warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengintegrasikan data lapangan ke dalam platform Sada Jabar. Hebatnya, sistem ini langsung terkoneksi dengan program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) milik Pemkab Sumedang. Integrasi mutakhir ini akan menghasilkan data by name by address yang super akurat.
- Akhir Juni 2026: Target penyelesaian validasi data.
- Juli 2026: Eksekusi langsung program intervensi kepada masyarakat sasaran.
- Tiga Bulan Ke Depan: Replikasi model ke seluruh desa di Kecamatan Situraja.
- Jangka Panjang: Perluasan program ke seluruh wilayah Kabupaten Sumedang.
Dukungan dan Sinergi Lintas Sektor
Selain validasi data, aksi nyata juga langsung menyasar warga. Pemerintah menyalurkan bantuan 500 ekor ayam Sentul kepada masyarakat Desa Cijeler pada hari yang sama. Bantuan ini melengkapi 500 ekor ayam yang telah bergulir sebelumnya, sehingga total bantuan mencapai 1.000 ekor.
Di sisi lain, Pemkab Sumedang bergerak cepat menyinergikan program dari berbagai dinas. Balai Latihan Kerja (BLK), sektor pertanian, Bapperida, hingga DPMPD merapatkan barisan untuk menyokong keberhasilan di Desa Cijeler sebelum menduplikasi sistem ini ke level kabupaten.
Tuti optimistis bahwa pola intervensi yang terintegrasi ini mampu memangkas angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.
Memperkuat Pondasi Digitalisasi Desa
Suksesnya penanganan kemiskinan berbasis data ini tentu bertumpu pada kesiapan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, Pemkab Sumedang terus menggenjot kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui evaluasi berkala.
Bahkan, pada hari yang sama, Pemkab Sumedang mengumpulkan 277 pemerintah desa/kelurahan, para camat, serta kepala perangkat daerah. Pertemuan besar ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan sistem digital yang sudah berjalan.
Tuti menegaskan bahwa teknologi bukan satu-satunya penentu, melainkan komitmen manusia di baliknya.
“Digitalisasi hanyalah alat (tools). Faktor paling penentu adalah komitmen kepala desa, pemberdayaan masyarakat, serta konsistensi seluruh penyelenggara pemerintahan dalam mengoperasikannya,” tegasnya.
Tantangan Literasi Digital Sumedang
Meskipun Sumedang menyabet predikat sebagai salah satu daerah terdepan dalam penerapan layanan publik berbasis digital di tingkat nasional, Tuti mengakui masih ada pekerjaan rumah (PR) besar. Saat ini, cakupan layanan digital baru menyentuh kisaran 40 hingga 50 persen dari total 1,2 juta penduduk.
Oleh karena itu, ia meminta para kepala desa dan camat untuk lebih agresif meningkatkan literasi digital masyarakat. Dengan data yang lengkap, efektif, dan komprehensif, anggaran daerah yang terbatas dapat tersalurkan secara efisien.
“Data menentukan arah kebijakan. Ketika data kita akurat, maka program pemerintah akan semakin tepat sasaran, efektif, dan efisien,” pungkas Tuti.***
