JAKARTA, W+62.COM – Kementerian Haji dan Umrah RI bergerak cepat membentengi penyelenggaraan haji 2026 dari bayang-bayang kasus korupsi masa lalu. Meski KPK tengah mengusut dugaan korupsi kuota haji 2024, pemerintah menjamin proses tahun ini berjalan tanpa celah penyelewengan.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Ia memasang badan untuk menjaga agar pengelolaan haji tetap bersih dan berintegritas.
“Kami mengawal ketat agar seluruh proses di Kementerian Haji berstatus clean and clear. Saya dan Pak Menteri menutup rapat pintu praktik korupsi maupun rente dalam pengadaan layanan haji 2026,” cetus Dahnil saat memimpin Apel Besar Diklat Petugas Haji (PPIH) di Asrama Haji Pondok Gede, Jumat (16/1/2026).
Kelola 221 Ribu Jemaah Tahun ini, pemerintah mengelola kuota besar sebanyak 221.000 jemaah. Kementerian membagi jumlah tersebut ke dalam dua kelompok: 203.320 jemaah untuk Haji Reguler dan 17.680 jemaah untuk Haji Khusus.
“Kami menutup rapat pintu korupsi. Saya dan Pak Menteri memastikan proses pengadaan Haji 2026 bersih dari praktik rente!”
— Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji & Umrah.
Selain memelototi anggaran, kementerian juga memperketat standar kesehatan (istitha’ah) jemaah. Langkah ini merupakan respons langsung terhadap kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang menempatkan faktor keselamatan jemaah sebagai prioritas utama.
Melalui pengawasan berlapis ini, Kemenhaj optimistis mampu mengembalikan kepercayaan publik dan menyukseskan musim haji 2026.***
