SUMEDANG, Wplus62.com – DPRD Kabupaten Sumedang memberikan rapor krusial terhadap kinerja pemerintah daerah melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025. Dalam Rapat Paripurna yang berlangsung pada Senin (27/04/2026), legislatif menyodorkan ratusan catatan strategis yang menuntut perbaikan segera.
Ratusan Catatan untuk Evaluasi Kinerja
Meskipun suasana rapat berjalan kondusif, substansi yang disampaikan DPRD tergolong padat dan menantang. Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, mengungkapkan bahwa proses pengawasan intensif dari dewan menghasilkan 167 catatan strategis dan 110 rekomendasi konkret.
“Saya meyakini DPRD telah bekerja keras. Seluruh catatan ini menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi kami untuk memperbaiki kinerja ke depan,” ujar Bupati Dony saat memberikan keterangan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumedang.
Langkah Cepat: Instruksi Khusus untuk Sekda
Menanggapi “hujan” rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak ingin membuang waktu Bupati Dony secara tegas memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk langsung memimpin koordinasi lintas sektoral.
Langkah nyata yang akan diambil meliputi:
- Koordinasi Internal: Sekda mengoordinasikan pembahasan seluruh catatan DPRD bersama kepala dinas terkait.
- Penyusunan Rencana Aksi: Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun langkah teknis untuk menjawab rekomendasi legislatif.
- Penetapan Timeline: Pemerintah mematok target waktu yang jelas agar perbaikan program benar-benar terukur.
“Kami menunjukkan keseriusan dengan menugaskan Sekda untuk mengawal ini. Selain itu, kami akan menetapkan rencana aksi dan timeline di setiap SKPD agar hasilnya benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegas Dony.
Komitmen Efisiensi Anggaran
Lebih lanjut, Bupati Dony mengapresiasi fungsi pengawasan DPRD yang memastikan setiap rupiah dalam APBD 2025 berjalan efektif dan efisien. Baginya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci utama untuk memastikan program pemerintah daerah tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Sumedang berjanji akan melaporkan progres implementasi rekomendasi ini secara berkala. Hal ini dilakukan demi menjaga transparansi publik dan memastikan bahwa kritik dari parlemen tidak hanya berakhir di atas kertas, tetapi mewujud dalam perbaikan layanan masyarakat.***
