BOGOR, W+62.com- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengungkapkan sistem demokrasi khususnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berjalan saat ini perlu perbaikan.
Sejumlah catatan penting yang wajib menjadi pertimbangan adalah terlalu mahalnya biaya atau anggaran untuk Pilkada.
Hal itu disampaikan Prabowo Subianto dalam sambutannya di acara 60 tahun partai Golkar di Sentul, Bogor pada Kamis (12/12/2024).
Prabowo menyebut hal itu turut menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada. Dia juga menyatakan uang anggaran untuk Pilkada itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat.
“Efisien enggak keluar duit, kayak kita kaya saja. Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” ucapnya.
“Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” Imbuhnya.
Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, menyinggung mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kontestan di gelaran pilkada. Ia sampaikan harus ada perbaikan sistem yang harus dibenahi bersama.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” ujar Prabowo, yang disambut riuh tawa undangan acara itu.
Gelaran Pilkada yang baru dilaksanakan perlu pertimbangan dan kajian yang lebih serius, terutama pada anggaran. Prabowo menyebut, puluhan triliun rupiah bisa habis dalam sekejap.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” tandasnya.
Pandangan Pakar
Ungkapan Presiden RI, Prabowo Subianto menuai tanggapan positif dari politisi mantan calon wakil presiden, Mahfud MD.
Dikutip dari CNN Indonesia, Mahfud menyampaikan gagasan Prabowo Subianto sangat baik dan perlu didukung untuk dilakukan untuk perbaikan sistemnya.
“Menurut saya itu bagus, dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicarakan. Tapi, harus dievaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok yang sekarang terjadi ini,” kata Mahfud di UII, Sleman, DIY, Jumat (13/12/2024).
Saat era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhir September 2014 silam, pernah disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD.
Akan tetapi, hanya dalam hitungan hari atau pada awal Oktober tahun itu SBY memutuskan memilih penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk tetap mempertahankan pilkada secara langsung.
“Dicabut lagi hanya dua hari karena pertimbangan politik yang panas pada waktu itu,” kenang Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).***
