SUMEDANG, W+62.COM– Wilayah Bandung Raya, Sumedang, dan Garut berada pada kawasan cekungan Bandung, sesar Lembang, rawan banjir dan longsor.
“Karena itu ruang terbuka hijau harus dipertahankan,” kata Gubernur Dedi Mulyadi dalam Rapat Koordinasi Penanganan Banjir di Wilayah Bandung Raya, Sumedang dan Garut di IPDN Jatinangor Sumedang pada Selasa (9/12/2025).
Dedi menegaskan bahwa perizinan perumahan akan diperketat untuk mencegah pembangunan yang berpotensi menimbulkan risiko lingkungan.
“Perizinan yang sudah diberikan akan ditunda terlebih dahulu dan dievaluasi tata ruangnya agar tidak menimbulkan risiko tinggi terhadap lingkungan ke depan,” tegasnya.
Tata Ruang Jabar Harus Diubah
Gubernur mengungkapkan Pemprov Jabar saat ini juga tengah berkonsentrasi pada keberlanjutan lahan perkebunan, termasuk areal teh, serta penataan kawasan di sekitar sungai.
“Kami akan lakukan monitoring, juga mengingatkan warga yang tinggal di sempadan sungai agar direlokasi, dan sungainya akan diperlebar,” ujarnya.
“Tata ruang harus diubah, 18 Desember nanti kami akan bertemu Kementerian Tata Ruang untuk mengevaluasi perubahan tata ruang Jawa Barat,” tutur Dedi.
Ia menyebutkan, evaluasi tata ruang di Jawa Barat ini perlu segera dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya bencana banjir dan longsor yang dapat berakibat fatal.
Evaluasi Tata Ruang
Menanggapi hal tersebut, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir yang didampingi Wakilnya, M. Fajar Aldila mengatakan Pemkab Sumedang siap menindaklanjuti seluruh instruksi, terutama terkait evaluasi tata ruang, pengetatan perizinan, serta upaya menjaga ruang terbuka hijau di wilayah rawan.
Pemkab Sumedang akan memperkuat dan melakukan monitoring terhadap kawasan di wilayah rawan bencana di Kabupaten Sumedang.
“Kami akan memastikan pengawasan pemanfaatan ruang berjalan lebih ketat, terutama di area yang dinilai berisiko tinggi,” kata Wabup Fajar.
Rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat upaya penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat. ***