SUMEDANG, W+62.COM– Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir bersama jajaran Forkopimda, dan Balai Perbaikan Jalan Nasional (BPJN), BBWS, CKJT, PUTR Provinsi Jabar serta CV Tintin memantau langsung Bendung Cihamerang di Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang pada Senin (8/11/2025).
Dalam kunjungan bersama pihak-pihak terkait itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir ingin memastikan penanganan Bendung Cihamerang itu secara tepat dan aman.
Usai memantau secara langsung, Forkopimda beserta rombongan menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Bupati di Pusat Pemerintahan Sumedang.
Dalam Rakor itu, Bupati Sumedang menjelaskan, Bendung Cihamerang yang terbentuk akibat saluran air tersumbat, akibat dari tanah buangan (disposal) proyek tol Cisumdawu di Blok Cipicung, Dusun Cihamerang, Desa Sukasirnarasa, Kecamatan Rancakalong Sumedang.
Akibat saluran air tersumbat ini sekitar 3 hektare sawah milik warga terendam. Adapun maksud dari peninjauan langsung ke lokasi adalah, adanya kekhawatiran dengan rongga tanah, rembesan air dan itu menurutnya berpotensi terjadinya pergerakan tanah.
“Hal inilah yang dapat memicu longsoran bahkan mengancam struktur jalan tol dan permukiman warga,” ungkapnya.
Bupati Dony menambahkan, meskipun belum tahu pasti, apa yang terjadi di bawah. Belum ada ahli yang meneliti langsung. “Kekhawatirannya, air akan terus mencari celah, membentuk rongga-rongga baru, lalu melebar. Ini yang tidak diharapkan,” kata Bupati Dony.
Memastikan Keselamatan
Selain ancaman teknis bendung Cihamerang, terdapat pula permukiman di bagian atas lokasi, yang mulai menunjukkan potensi rawan longsor. Penanganan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
“Tujuan utamanya bukan hanya memperbaiki bendungan, tetapi juga memastikan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi,”jelasnya.
Adapun, sambung Bupati Dony, tahapan penanganannya jelas, yakni ; pengeringan air, penataan lahan, dan pembebasan lahan terdampak. Tapi yang paling utama, kita ingin memastikan keselamatan warga.
Ia menegaskan, penanganan Bendung Cihamerang tidak bisa dikerjakan hanya oleh satu instansi. “Ini kerja bersama, antara Pemda, Balai Besar, Ahli Geoteknik, dan pengelola jalan tol semua harus bergerak.
“Kita tidak ingin terjadi kejadian yang lebih besar karena terlambat bertindak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumedang, Andri Indra menyebutkan akses menuju bendungan sudah mulai dibuka sejak pertengahan Oktober 2025. Pembukaan akses ini penting agar alat berat dan pompa dapat masuk ke titik bendung.
Dalam rapat itu, diputuskan bahwa metode penanganan awal adalah pengeringan bertahap menggunakan pompa berkapasitas 500 liter per detik. Namun Andri menegaskan, proses pengeringan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.
“Kalau air diturunkan terlalu cepat, tanah bisa runtuh atau muncul longsoran baru. Karena itu diperlukan uji permeabilitas tanah dan analisa laju penurunan air oleh ahli geoteknik,” katanya.
Masih Bergantung Pada Cuaca
Dengan kapasitas pompa itu, tambah Kadis PUTR, waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan area diperkirakan sekitar 16 hari.
“Hal itu, bergantung pada cuaca dan sumber mata air yang masih aktif. Sejumlah kendala ditemukan selama pembukaan akses, mulai dari curah hujan tinggi, kontur tanah labil, hingga munculnya sinkhole berdiameter sekitar dua meter di area jalur teknis,” jelasnya.
Saat ini, sambung Andri, sinkhole tersebut sudah ditutup sementara, namun kondisi tanah di area tersebut masih membutuhkan stabilisasi tambahan.
Selain itu, struktur spillway lama juga masih mengalirkan air, sehingga tim teknis harus menyesuaikan metode penanganan agar aliran air tidak memperlebar rongga tanah.
“Pompa diperkirakan mulai dioperasikan dalam beberapa hari ke depan, setelah akses, stabilisasi tanah, dan penempatan plat baja untuk dudukan alat selesai,”katanya.
Ia mengatakan, sambil proses berjalan, tim ahli akan mengkaji kekuatan tanah, arah aliran air bawah permukaan, hingga potensi dampak jangka panjang.***