Berita Terkini

Sawah Terendam, Janji Mengambang: Jeritan Hati Warga Karanglayung Menagih Hak di DPRD Sumedang

Adih Wahidin, Perwakilan warga Desa Karanglayung terdampak Proyek Bendungan Cipanas Ujungjaya Sumedang saat audensi bersama Forkopimda di gedung DPRD Sumedang pada Senin (12/1/2026)

SUMEDANG, W+62.COM – Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang mendadak riuh oleh kedatangan puluhan warga Desa Karanglayung, Senin (12/1/2026).

Bukan tanpa alasan, mereka membawa beban luka lama yang tak kunjung sembuh: Uang Ganti Rugi (UGR) Bendungan Cipanas yang menggantung tanpa kepastian selama bertahun-tahun.

Di balik kemegahan proyek strategis nasional tersebut, terselip kisah pilu para petani yang kini kehilangan tumpuan hidup.

Kehilangan Mata Pencaharian Sejak 2016

Adih Wahidin, perwakilan warga terdampak (OTD), menyampaikan kegelisahannya dengan nada bicara yang bergetar. Ia mengungkapkan bahwa sejak tahun 2016, warga sudah tidak lagi bisa menggarap lahan pertanian mereka.

“Kami hanya ingin kepastian konkret. Proyek ini sudah berjalan bertahun-tahun, meleset jauh dari jadwal yang dijanjikan. Bagi kami, penundaan ini sudah tidak manusiawi lagi,” tegas Adih saat memberikan keterangan kepada awak media.

Bagi warga Karanglayung, tanah bukan sekadar aset; tanah adalah napas. Sekitar 90 persen penduduk menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Kini, mereka hanya bisa gigit jari saat melihat area proyek merampas lahan hijau dan produktif yang dulu menjadi tumpuan hidup

Pintu Air Ditutup, Nasib Warga Terlupakan?

Ada sebuah ironi besar yang membuat warga merasa tersakiti. Pemerintah mengejar target fisik proyek dengan sangat agresif, namun justru melambat saat harus menuntaskan urusan kemanusiaan warga.

Warga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang terburu-buru menutup pintu air bendungan. Padahal, faktanya masih banyak lahan milik masyarakat yang belum mendapatkan pembebasan secara sah.

“Yang menurut kami sangat janggal, mengapa pemerintah begitu cepat menutup pintu air? Padahal banyak lahan masyarakat yang sudah tergenang saat ini justru belum dibebaskan sama sekali,” ungkap Adih dengan penuh tanya.

Menanti Keadilan di Rumah Rakyat

Kehadiran mereka di DPRD Sumedang merupakan bentuk perjuangan terakhir untuk menjemput keadilan. Warga menuntut instansi terkait segera mencairkan hak mereka agar mereka bisa memulai hidup baru setelah bertahun-tahun terombang-ambing dalam ketidakpastian.

Hingga berita ini terbit, warga terus menagih langkah nyata pihak berwenang. Akankah pemerintah menyambut seruan para petani ini, atau justru membiarkannya tenggelam bersama luapan air Bendungan Cipanas yang kian meninggi?***