SUMEDANG, W+62.COM– Kalau ada yang bertanya siapa orang paling sabar di Sumedang tahun ini, jawabannya bukan para jomblo yang ditinggal nikah, melainkan kami: Para Wartawan.
Bagaimana tidak? Masuk tahun 2026, kabar dari Pusat soal pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp202 miliar ke Kabupaten Sumedang terasa seperti petir di siang bolong.
Bagi Pemkab, ini soal angka di atas kertas. Bagi kami, ini soal seberapa sering kami bisa memesan Kopi Joss di Alun-alun tanpa harus ngutang.
Defisit Rp202 Miliar: Saat Humas Mulai “Lupa Ingatan”
Dulu, kalau meliput ke Gedung Negara, kami disambut dengan senyum lebar dan rilis berita yang dibarengi “uang bensin” alias kontrak publikasi. Sekarang? Begitu melihat wartawan datang, staf humas mendadak sibuk lihat plafon atau pura-pura lupa cara tanda tangan kontrak iklan.
“Maaf Kang, anggarannya kena refocusing buat benerin jalan di Rancakalong,” begitu alasan klasiknya. Kita sih setuju jalanan diperbaiki, tapi kalau “jalan” menuju dompet wartawan ikut terputus, ya repot juga!
Strategi “Survival” ala Jurnalis Sumedang 2026
Karena pendapatan dari kontrak media sedang ngos-ngosan, para kuli tinta di Sumedang mulai memutar otak. Berikut adalah beberapa fenomena unik yang saya temukan di lapangan:
Diet Terpaksa (Metode Tahu Tanpa Lontong): Jika dulu makan siang bisa pakai nasi timbel komplit, sekarang cukup Tahu Sumedang dua biji. Itu pun belinya yang sisa kemarin supaya dapat diskon.
Jurnalisme “Cloud”: Bukan simpan data di internet, tapi memantau acara dinas dari jauh lewat Live Instagram demi hemat bensin motor yang pajaknya sudah mepet.
Wartawan Merangkap Makelar: Sambil wawancara Bupati soal defisit anggaran, di saku kiri ada brosur perumahan, di saku kanan ada nomor HP bandar keripik simping. Multitasking tingkat dewa!
Sisi Serius: Mengapa Kita Harus Peduli?
Meskipun kita bisa tertawa di atas penderitaan dompet sendiri, masalah Ekonomi Sumedang 2026 ini serius, Lur! Penurunan dana transfer ini bukan cuma soal iklan media yang hilang. Ini soal proyek sekolah yang mandek, subsidi pupuk petani yang tersendat, dan nasib UMKM yang daya belinya lesu karena perputaran uang di daerah melambat.
Sebagai wartawan, tugas kita bukan lagi sekadar memuji peresmian gedung. Di tengah krisis fiskal ini, kita harus jadi “Anjing Penjaga” (Watchdog) yang lebih galak. Kita harus memastikan bahwa sisa uang Rp3 triliun sekian di APBD itu benar-benar sampai ke rakyat, bukan habis buat perjalanan dinas pejabat yang alasannya “studi banding” padahal cuma ingin healing.
Penutup: Tetap Menulis Walau Dompet Menipis
Jadi, buat rekan-rekan jurnalis di Sumedang, mari kita kencangkan ikat pinggang (kalau perlu pakai tali rafia supaya hemat). Suara rakyat harus tetap terdengar, meski perut kita sudah berbunyi keroncongan lebih nyaring dari suara sound system hajatan.
Ingat, Tahu Sumedang rasanya tetap enak meski harganya naik. Begitu juga jurnalisme, harus tetap tajam meski bayarannya telat cair!***
*Penulis adalah wartawan tinggal di Tanjungsari Sumedang.
DISCLAIMER
Artikel ini adalah opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan resmi redaksi W+62.com. Segala informasi dalam tulisan ini bertujuan untuk diskusi dan edukasi semata.
