Berita Terkini

Alasan Keamanan Pilkades dan Anggaran, Forkopimcam Tanjungsari Batalkan Pawai HUT RI ke-81

Rapat PHBN di Aula Kecamatan Tanjungsari
Rapat PHBN rencana pelaksanaan memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Aula Kecamatan Tanjungsari pada Rabu (15/7/2026)

SUMEDANG, Wplus62.com-– Pemerintah Kecamatan Tanjungsari memastikan tidak akan menggelar Pawai Pembangunan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Keputusan krusial ini diambil setelah jajaran Forkopimcam menggelar rapat Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) di Aula Rapat Kecamatan Tanjungsari pada Rabu (15/7/2026).

google.com, pub-8153276152069332, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Rapat tersebut menghadirkan Camat Tanjungsari Agus Beni Triyadie, Kapolsek Tanjungsari AKP Asep Kusmana, serta Danramil Tanjungsari yang diwakili Bamin Wamil Peltu Dudi. Selain itu, seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Tanjungsari, pimpinan UPTD, dan sejumlah pengusaha lokal turut menghadiri pertemuan tersebut.

google.com, pub-8153276152069332, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Benturan Keinginan Warga dan Realita Lapangan

Pada awal diskusi, Camat Tanjungsari Agus Beni Triyadie sebenarnya mengakui adanya kerinduan masyarakat yang mendalam terhadap kemeriahan pawai. Pasalnya, agenda tahunan ini sudah vakum cukup lama.

“Ada usulan kuat dari masyarakat yang ingin kecamatan kembali menggelar pawai pembangunan. Sebab, sejak tahun 2019 lalu, kita tidak pernah lagi mengadakan gelaran tersebut,” ungkap Agus Beni.

Meskipun demikian, Agus menegaskan bahwa pemerintah harus berpijak pada realita. Menurutnya, rencana ini membutuhkan kesepakatan bulat dari para kepala desa yang nantinya bertindak sebagai motor penggerak massa.

“Oleh karena itu, kami perlu pertimbangan yang sangat matang, apalagi situasi ekonomi tahun ini sedang dirasa sulit oleh semua pihak,” tambahnya.

Camat Tanjungsari, Agus Beni Triyadie memimpin Rapat PHBN
Camat Tanjungsari, Agus Beni Triyadie memimpin Rapat PHBN memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81 tingkat Kecamatan Tanjungsari

Potensi Kemacetan Jalur Nasional dan Kerawanan Pilkades

Selaras dengan kekhawatiran Camat, Kapolsek Tanjungsari AKP Asep Kusmana secara tegas menilai bahwa pelaksanaan pawai saat ini kurang tepat. Pihak kepolisian menyoroti berbagai risiko gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang berpotensi muncul.

Baca Juga  Gebrakan Tabela di Sumedang: Strategi Bupati Dony Lawan El Nino dan Genjot Produksi Padi

“Pawai HUT RI ini memang sudah menjadi tradisi positif. Namun, kita juga wajib mengantisipasi dampak negatifnya, seperti kemacetan parah di jalan nasional, potensi gesekan antardesa, hingga tindakan kriminal lainnya,” jelas AKP Asep.

Terlebih lagi, situasi politik lokal di Tanjungsari sedang menghangat karena ada lima desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

“Kami harus menjaga situasi tetap kondusif. Jangan sampai euforia pawai justru mencederai atau membawa imbas negatif terhadap pelaksanaan Pilkades pada 28 Oktober 2026 mendatang,” tegas Kapolsek.

Pernyataan senada juga datang dari perwakilan Koramil Tanjungsari, Peltu Dudi. Ia menyetujui bahwa stabilitas menjelang Pilkades menjadi prioritas utama. Kendati demikian, pihak TNI tetap mengembalikan keputusan akhir kepada para kepala desa yang lebih memahami kondisi warga di lapangan.

Kepala Desa Kompak Mengeluhkan Anggaran dan Dana Desa

Di sisi lain, penolakan keras justru datang dari para Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Dewan Pengurus Kecamatan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPK APDESI) Tanjungsari. Ketua DPK APDESI Tanjungsari, Ayat Ruhiyat, menyatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini tidak mendukung untuk pemborosan anggaran.

“Kami, terutama perwakilan kades yang akan menggelar Pilkades, sepakat menolak pawai tingkat kecamatan tahun ini. Pertimbangan utama kami jelas: faktor keamanan dan menjaga kondusivitas wilayah,” cetus Ayat.

Faktor finansial ini dipertegas oleh Kades Jatisari, Yayat Hoirulansyor. Yayat memaparkan bahwa pemangkasan Dana Desa (DD) tahun ini memukul telak kelangsungan anggaran di tingkat desa.

Baca Juga  Ganti Baju Silakan, Karyawan Jangan! Andri Gunawan Wanti-wanti Calon Pengelola Kebun Binatang Bandung

“Untuk mengirimkan kontingen peserta pawai saja, Desa Jatisari setidaknya harus merogoh kocek sekitar Rp60 juta. Padahal, Pemdes saat ini sama sekali tidak memiliki anggaran sebesar itu,” keluh Yayat.

Lebih lanjut, Yayat menjelaskan bahwa saat ini Pemdes Jatisari masih terseok-seok mencari solusi pendanaan untuk pelaksanaan Pilkades. Maka dari itu, ia berharap panitia PHBN Kecamatan Tanjungsari bersikap realistis.

Pawai Batal, Lomba Olahraga dan Seni Jadi Alternatif

Sebagai kesimpulan rapat, mayoritas Kepala Desa se-Kecamatan Tanjungsari sepakat untuk menolak pelaksanaan Pawai HUT RI ke-81 tingkat kecamatan. Namun, guna mengobati kekecewaan masyarakat, Forkopimcam telah menyiapkan alternatif lain.

Sebagai gantinya, pihak kecamatan akan memeriahkan Hari Kemerdekaan RI tahun ini melalui berbagai kompetisi olahraga dan festival kesenian. Kegiatan alternatif tersebut nantinya akan melibatkan seluruh instansi di lingkungan Kecamatan Tanjungsari, termasuk jajaran Pemerintah Desa.

Dengan cara ini, semangat kemerdekaan tetap menyala tanpa harus mengorbankan stabilitas keamanan dan anggaran daerah.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

SELAMAT IDUL FITRI 1447 H Wilayah Sumedang & Sekitarnya
🕌

Taqabbalallahu Minna wa Minkum

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H
Mohon Maaf Lahir dan Batin

🕌
Subuh -
Dzuhur -
Ashar -
Maghrib -
Taqabbalallahu Minna wa Minkum Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H untuk Warga Sumedang Mohon Maaf Lahir dan Batin dari Redaksi Wplus62.com Semoga Amal Ibadah Kita Diterima