JAKARTA, W+62.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat penurunan drastis kasus keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) per Januari 2026. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa perbaikan standar operasional dan pengawasan ketat menjadi kunci utama merosotnya angka keracunan makanan di lapangan.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Setelah mencapai puncak tertinggi pada Oktober 2025 dengan 85 kasus, angka ini merosot tajam menjadi 10 kasus pada Januari 2026.
Enam Jurus BGN Tekan Risiko
Untuk menjamin keamanan makanan, BGN menjalankan enam langkah taktis secara serentak:
- Menyeleksi Bahan Baku: BGN memerintahkan pengelola dapur MBG hanya menggunakan bahan baku berkualitas.
- Mewajibkan Sertifikasi: Setiap dapur wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
- Memangkas Waktu: Mempersingkat durasi antara proses memasak hingga distribusi guna menjaga kesegaran makanan.
- Mengetatkan Pengantaran: Memperketat proteksi keamanan selama perjalanan dari Satuan Pelayanan (SPPG) ke sekolah.
- Uji Rasa dan Tampilan: Mewajibkan mitra melakukan uji organoleptik sebelum membagikan makanan ke siswa.
- Sanksi Operasional: BGN langsung menutup dapur yang terbukti mengalami insiden kasus keamanan pangan.
“Penurunan kasus ini membuktikan SOP kita kian membaik. Kami terus menambah jumlah SPPG di seluruh wilayah untuk memperpendek jarak distribusi,” tegas Dadan Hindayana.
Skala Operasional Raksasa
Hingga 20 Januari 2026, program ini telah melayani 59,9 juta orang. Untuk menopang cakupan yang luas tersebut, BGN mengelola sumber daya dalam skala besar:
- Mengoperasikan 21.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
- Menurunkan 887.048 petugas di lapangan.
- Memastikan 6.150 SPPG sudah tersertifikasi SLHS.
- Mengucurkan dana operasional sebesar Rp855 miliar per hari.
Langkah tegas ini bertujuan ganda: meningkatkan status gizi anak sekolah serta ibu hamil/menyusui, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap keberlanjutan program MBG.
