SUMEDANG, Wplus62.com – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Sumedang, Dr. Eka Ganjar Kurniawan, menyerang balik kegelisahan ribuan guru PPPK paruh waktu dengan mengambil langkah yang ofensif.
Hal itu disampaikannya dalam program Garasi Diskusi IJTI yang dipandu oleh moderator Fuji Marliana, Senin (2/2/2026),
Menurut Eka kini, pihaknya aktif melobi kementerian untuk mendongkrak insentif guru yang belum layak. Di hadapan Fuji Marliana, ia menegaskan mandat khusus Bupati Sumedang untuk memperjuangkan nasib pengajar langsung ke pusat.
Melawan Standar Minimum: “Aturan Terpenuhi, Tapi Belum Adil”
Dalam dialog interaktif itu, Fuji Marliana menyoroti nasib guru yang hanya menerima insentif Rp720 ribu. Menjawab hal itu, Eka mengakui bahwa meski secara administratif Pemkab Sumedang sudah mengguyur anggaran sebesar Rp50 miliar pada tahun 2026, angka tersebut belum memberikan kesejahteraan yang ideal.
“Kami tahu angka ini jauh dari cukup. Secara aturan kita memang tidak melanggar karena tidak di bawah upah non-ASN, tapi secara rasa keadilan, ini masih jauh dari ideal. Itulah alasan mengapa kami harus bergerak ke pusat,” cetus Eka dengan nada tajam.
Strategi “Dua Jalur” di Tengah Defisit APBD
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Dr. Eka Ganjar Kurniawan, melancarkan strategi ofensif guna membedah sekaligus menjawab kegelisahan ribuan guru PPPK paruh waktu. Eka memaparkan kepada Fuji Mariana bahwa Pemkab Sumedang harus memutar otak setelah APBD mengalami pemangkasan besar-besaran hingga Rp204 miliar.
Disdik Sumedang mengerahkan dua strategi kunci untuk menyiasati krisis anggaran yang tengah melanda:
- Mendobrak Rigiditas Aturan BOSP: Eka Ganjar Kurniawan kini mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk merombak regulasi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Ia menuntut fleksibilitas anggaran agar dana tersebut dapat langsung menyentuh dan membiayai honor guru PPPK paruh waktu yang selama ini terhambat aturan kaku.
- Akselerasi Sertifikasi: Disdik kini menggenjot 300 guru agar segera meraih Sertifikat Pendidik (Serdik). Saat ini, 1.100 rekan mereka sudah mengantongi Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp2 juta sebagai jaring pengaman ekonomi.
Komitmen untuk 1.400 Guru
Fuji Mariana menutup diskusi dengan menekankan urgensi solusi nyata bagi para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Eka merespons dengan janji bahwa keterbatasan anggaran tidak akan menghentikan langkahnya.
“Defisit APBD bukan penghalang bagi kami untuk bertarung demi kesejahteraan guru. Kami sedang mencari celah regulasi di pusat agar ada solusi permanen bagi 1.400 guru kita,” tegas Eka menutup sesi diskusi.***
