SUMEDANG, W+62.COM– Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila, dalam acara Coffee Morning menegaskan, tantangan fiskal pada tahun 2026 akan semakin berat seiring proyeksi menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam acara yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang yang berlangsung pada Senin(8/12/2025) itu diikuti oleh sekira 200 orang yang terdiri dari camat, kepala desa, lurah dan koordinator pajak di Aula Tampomas Pusat Pemerintahan Sumedang.
Wabup Fajar mengatakan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kebutuhan mendesak agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“PBB-P2 adalah sumber pendapatan daerah yang stabil dan memiliki potensi besar. Target tahun ini sebesar Rp 89,5 miliar atau 33 persen dari total PAD hanya bisa tercapai dengan kerja nyata di lapangan,” ujarnya.
Ia menyebutkan pentingnya kolaborasi lintas sektor mulai dari Bapenda, kecamatan, desa/kelurahan dan para koordinator PBB. Para camat dan kepala desa merupakan ujung tombak keberhasilan pencapaian pajak di lapangan.
“Pemerintah telah menyiapkan strategi penguatan, mulai dari digitalisasi layanan pembayaran,” katanya.
Digitalisasi pelayanan bukan hanya untuk memudahkan masyarakat, tambah Fajar, tetapi juga meningkatkan transparansi. Seperti halnya layanan WA KEPO yang menjadi kanal informasi real time mengenai pendapatan daerah dan pajak.
Capaian Baru 70 Persen
Sebelum menutup, Wabup Fajar mengajak seluruh peserta untuk meningkatkan komitmen dan integritas dalam pengelolaan pajak daerah.
“Pajak harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sumedang. Setiap rupiah adalah amanah rakyat, dan amanah itu harus kita kelola dengan sebaik-baiknya,” tegas Fajar.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rohana mengaku dalam menggelar Coffee Morning Pengelolaan dan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 ini untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai ruang evaluasi serta menyamakan persepsi dalam optimalisasi penerimaan pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kepala Bapenda mengatakan, capaian realisasi pajak hingga awal Desember masih berada di bawah 70 persen.
“Kami harapkan kegiatan ini menjadi bahan evaluasi serta menjadi bagian untuk menentukan langkah-langkah strategis guna memaksimalkan capaian PBB-2 pada tahun 2025,” ujarnya.***