JAKARTA, Wplus62.com – Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah kini mengarahkan fokus evaluasi pada dua celah krusial: keakuratan data puluhan juta penerima manfaat dan ketimpangan skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah tegas ini terkuak usai BGN menggelar pertemuan strategis di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026).
Verifikasi Ketat Target 63 Juta Penerima
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa timnya sedang memverifikasi ulang basis data penerima manfaat secara menyeluruh. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bantuan negara benar-benar tepat sasaran dan menjangkau wilayah yang paling membutuhkan.
“Kami memprioritaskan perbaikan data terlebih dahulu. Apakah angka 63 juta itu valid? Jika data riil sudah terkumpul, kami baru bisa menentukan jumlah pasti penerima serta memetakan daerah dan anak-anak yang wajib menerima prioritas utama,” ujar Agustina secara langsung kepada wartawan di Istana Negara.
Merombak Skema Insentif SPPG Agar Lebih Adil
Selain masalah data, BGN juga menyoroti skema insentif SPPG yang selama ini dinilai tidak adil. Pemerintah selama ini menerapkan nilai insentif yang seragam, padahal kapasitas layanan dan beban kerja antar-SPPG sangat bervariasi.
Oleh karena itu, BGN sedang merancang skema insentif baru yang lebih proporsional. Beberapa SPPG hanya melayani sekitar 1.000 penerima dengan jarak tempuh yang dekat. Sebaliknya, unit lain harus menempuh wilayah yang jauh lebih luas dengan beban operasional yang jauh lebih berat.
Oleh sebab itu, Agustina mengkritik keras penyetaraan insentif flat—seperti Rp6 juta per unit—tanpa mempertimbangkan efektivitas dan jangkauan layanan.
“Kami akan menyusun skema insentif yang jauh lebih adil. Sangat tidak adil jika SPPG yang melayani jarak dekat dengan kapasitas kecil menerima angka yang sama persis dengan SPPG berkinerja tinggi yang menanggung beban wilayah lebih berat,” tegasnya.
Dorong Transparansi Anggaran Lewat Digitalisasi
Guna memperkuat pengawasan, BGN akan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem pertanggungjawaban keuangan. Selama ini, beban akuntabilitas anggaran MBG masih bertumpu penuh pada masing-masing kepala SPPG, sehingga rentan memicu celah pengawasan.
Selanjutnya, BGN akan mengadopsi transformasi digital untuk menyederhanakan laporan keuangan sekaligus memangkas potensi penyimpangan anggaran.
“Kami tidak bisa terus-menerus mengandalkan pengawasan manual berbasis individu. Karena itu, kami menyambut baik masukan terkait transformasi digital. Digitalisasi akan menjadi fondasi utama dalam memperketat pengawasan dan transparansi anggaran MBG ke depan,” tutup Agustina.***
