SUMEDANG, Wplus62 com – Sebuah bangunan yang seharusnya menjadi kawah candradimuka bagi generasi muda di Dusun Jaringao, Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, kini justru mengeluarkan aroma kopi, bukan aroma buku. Bangunan bantuan hibah Ruang Kelas Baru (RKB) Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2011 tersebut diduga beralih fungsi menjadi lokasi penggilingan kopi komersial.
Ironisnya, prasasti bertuliskan “Ruang Kelas Baru Bantuan Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011” masih menempel kokoh di dinding bangunan. Namun, sejak rampung pada 2013, gedung ini kabarnya tidak pernah mencicipi riuhnya aktivitas belajar mengajar.
Disewa Perusahaan Jakarta, Giling Satu Ton Kopi Per Hari
Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas produktif yang jauh dari nafas pendidikan. Sejak tahun 2023, PT Varion Sukses Makmur, sebuah perusahaan asal Jakarta, memanfaatkan fasilitas negara ini untuk mengolah hasil bumi.
Perwakilan perusahaan, Mauren, mengonfirmasi bahwa pihaknya menyewa lahan dan bangunan tersebut untuk operasional penggilingan.
“Kami menyewa lahan berikut bangunan sekolah ini sejak 2023 untuk tempat penggilingan kopi. Jika bahan baku melimpah, kami bisa menggiling hingga satu ton kopi dalam sehari sebelum dikirim ke Pangalengan untuk proses lanjutan,” ungkap Mauren saat ditemui di lokasi, Sabtu (14/3/2026).
Prasasti yang masih menempel kokoh di bangunan sekolah yang kini jadi pabrik kopi
Status Tanah Wakaf dan Alasan Gagal Operasional
Dadi, yang mengklaim sebagai pihak keluarga pemilik asal lahan, membeberkan kronologi mangkraknya fungsi pendidikan di lokasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa tanah itu awalnya milik saudaranya yang kemudian diwakafkan kepada seseorang bernama Yoyo.
“Tanah ini sudah diwakafkan. Setelah pembangunan selesai tahun 2013, memang belum pernah dipakai untuk sekolah. Akhirnya, Pak Yoyo menyewakan lahan ini kepada pengelola kopi,” jelas Dadi.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa bangunan ini awalnya diproyeksikan untuk membuka cabang sekolah dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). Sayangnya, rencana tersebut kandas karena jumlah pendaftar siswa yang tidak memenuhi kuota operasional.
Warga Pertanyakan Pertanggungjawaban Anggaran
Alih fungsi aset yang dibangun menggunakan uang rakyat ini memicu tanda tanya besar dari warga sekitar. Masyarakat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mengaudit status aset tersebut.
“Sangat disayangkan anggaran pemerintah yang besar jadi sia-sia untuk sekolah yang tidak ada muridnya, lalu sekarang malah jadi tempat usaha pribadi,” cetus salah seorang warga yang enggan disebut namanya.***
