SUMEDANG, Wplus62.com— Kasus dugaan penyekapan seorang perempuan selama tiga tahun oleh pria bernama Taufik Hidayat memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Republik Indonesia bahkan mengutuk keras tindakan keji tersebut.
Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, secara tegas menyebut peristiwa memilukan ini sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan yang sangat memprihatinkan.
Hasbullah menyampaikan pernyataan tersebut usai membuka kegiatan Peningkatan Kompetensi di Bidang HAM dan Workshop Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) yang melibatkan 508 guru Raudhatul Athfal (RA) se-Kabupaten Sumedang pada Sabtu (27/6/2026).
KemenHAM dan Pemprov Jabar Kawal Kondisi Korban
“Alhamdulillah, Kementerian HAM bersama Gubernur Jawa Barat sudah turun langsung ke rumah sakit pada 19 Juni untuk melihat kondisi korban,” ujar Hasbullah.
Sejak awal mencuatnya kasus ini, KemenHAM terus mengawal seluruh proses penanganan. Pihaknya fokus memastikan pemulihan kondisi korban serta memperjuangkan hak-hak dasar korban yang sempat terenggut paksa.
Menurut Hasbullah, pelaku telah membatasi kebebasan korban secara ekstrem selama bertahun-tahun. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami trauma mendalam, tetapi juga kehilangan identitasnya sebagai warga negara.
“Bayangkan, tiga tahun seseorang disekap tanpa diketahui (publik), hingga kehilangan identitas dan hak-haknya,” ungkap Hasbullah dengan nada prihatin.
Lebih lanjut, ia menggambarkan bahwa korban mengalami tekanan psikologis dan fisik yang sangat berat. Bahkan, situasi tersebut membuat banyak pihak tidak tega menyaksikan langsung kondisi riil korban di rumah sakit.
Solusi Pembiayaan Medis: Pemprov Jabar Tanggung Seluruh Biaya
Selain fokus pada pemulihan psikologis, KemenHAM juga bergerak cepat mengatasi kendala birokrasi, terutama terkait persoalan pembiayaan perawatan medis. Pasalnya, pada tahap awal penanganan, BPJS Kesehatan belum bisa menanggung biaya pengobatan korban.
“Kami terus berupaya agar biaya perawatan bisa segera ditangani. Pada saat itu belum tercover BPJS, sehingga kami mendorong seluruh pihak untuk mencari solusi cepat,” jelasnya.
Sebelum Pemerintah Provinsi Jawa Barat turun tangan, sejumlah pihak bahkan sempat menggalang bantuan dana pribadi demi mencukupi kebutuhan darurat korban. Namun, secercah harapan muncul setelah otoritas tertinggi Jawa Barat mengambil alih tanggung jawab tersebut.
“Setelah itu, Gubernur Jawa Barat memberikan solusi konkret bahwa pemerintah provinsi akan menanggung seluruh pembiayaan perawatan korban,” tambah Hasbullah.
Jadi Atensi Istana dan Pelajaran Penting bagi Publik
Tragedi kemanusiaan ini rupanya langsung memantik perhatian serius dari pemerintah pusat. Kantor Staf Presiden (KSP) kini turut menerjunkan tim untuk meninjau lokasi dan mendorong percepatan penanganan kasus penahanan ilegal ini.
Pada akhir pernyataannya, Hasbullah menegaskan bahwa peristiwa kelam ini harus menjadi tamparan sekaligus pelajaran berharga bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia mengimbau semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, dan selalu merespons cepat setiap indikasi kekerasan ekstrem di lingkungan sekitar.***
