SUMEDANG, Wplus62.com – Program Strategis Nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kecamatan Tanjungsari kini memasuki babak baru yang krusial. Hambatan penyediaan lahan di delapan desa mengancam realisasi ekonomi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menyikapi hal itu, Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintah Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Bahri, memimpin monitoring dan diskusi terbuka di Ruang Rapat Kecamatan Tanjungsari, Selasa (31/3/2026).
Pertemuan strategis ini menghadirkan Kepala Diskopukmpp Sumedang Ayuh Hidayat, Camat Tanjungsari Agus Beni Triadhie, para Kepala Desa, serta unsur TNI dari Koramil dan Babinsa.
Delapan Desa Terjepit Regulasi Ketat
Dalam forum tersebut, Camat Tanjungsari, Agus Beni Triadhie, memaparkan tantangan di lapangan. Dari 12 desa yang ada, baru empat desa yang telah mengamankan lokasi pembangunan KDMP:
- Desa Jatisari : Berhasil mengoptimalkan pemanfaatan lahan kas desa.
- Desa Raharja dan Desa Cinanjung : Mendapatkan izin lokasi menggunakan aset Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- Desa Gunungmanik : Menggunakan aset lahan perumahan yang hingga kini masih memerlukan kejelasan status hukum lebih lanjut.
“Kami sudah berjuang keras memenuhi kriteria dalam juklak dan juknis, namun mendapatkan lahan yang ideal sangatlah sulit,” tegas Agus Beni.
Ia menambahkan bahwa upaya menyurati berbagai lembaga pemerintah untuk pemanfaatan aset seringkali menemui jalan buntu karena kurangnya respons dari instansi terkait.
Kemendagri dan Dinas Koperasi Siapkan Solusi
Menanggapi keluhan tersebut, Direktur Keuangan dan Aset Kemendagri, Bahri menegaskan bahwa kehadiran tim pusat bertujuan untuk memberikan solusi konkret terhadap permasalahan KDKMP dari segala aspek. Kemendagri berkomitmen memperkuat dukungan agar program ini tidak terhenti pada kendala administratif.
Pihak kementerian bersama Dinas Koperasi Kabupaten Sumedang menekankan beberapa langkah strategis:
- Pencerahan Regulasi: Memberikan arahan teknis agar desa dapat menavigasi aturan penyediaan lahan yang selama ini dianggap menyulitkan.
- Optimalisasi Aset Daerah: Mendorong sinkronisasi aset antara pemerintah pusat, daerah, dan desa agar proyek KDMP memiliki landasan hukum yang kuat.
- Pendampingan Berkelanjutan: Memastikan 12 desa di Tanjungsari mendapatkan asistensi penuh dalam menghadapi dinamika proses pembangunan yang kompleks.
Sinergi Lintas Sektoral Demi Kesejahteraan
Kehadiran Ayuh Hidayat selaku Kepala Diskopukmpp Sumedang mempertegas dukungan pemerintah daerah dalam mengawal sisi kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi melalui KDMP.
Sinergi ini, didukung pengawalan Danramil Kapten Inf Agus Hermawan serta Babinsa, menjamin kondusivitas pembangunan di lapangan.
Langkah proaktif Kemendagri dan Pemkab Sumedang menjadi angin segar bagi para kepala desa serta pengurus KDMP Tanjungsari. Kini, publik menanti akselerasi nyata agar Koperasi Desa Merah Putih segera beroperasi sebagai motor baru ekonomi warga Sumedang.***
