SUMEDANG, Wplus62.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang memastikan seluruh aktivitas sekolah tetap berlangsung secara luring atau tatap muka. Pemerintah setempat mencoret sektor pendidikan dari daftar unit kerja yang menerapkan kebijakan Work From Home (WFH).
Keputusan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ mengenai Transformasi Budaya Kerja ASN. Meski aturan tersebut mengatur fleksibilitas kerja, layanan publik tertentu mendapat pengecualian khusus.
Pendidikan Masuk Kategori Layanan Prioritas
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Dr. Eka Ganjar Kurniawan, memosisikan sekolah sebagai garda terdepan layanan publik yang tidak mungkin tergantikan oleh sistem kerja jarak jauh.
“Surat edaran memang mengatur pembagian work from home dan work from office. Namun, layanan pendidikan termasuk unit yang dikecualikan. Artinya, guru dan tenaga kependidikan tetap bertugas di sekolah,” ujar Eka saat memberikan keterangan di kantornya, Rabu (1/4/2026).
Berlaku untuk Jenjang PAUD, SD, dan SMP
Eka menjelaskan bahwa kebijakan ini mengikat seluruh satuan pendidikan di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang, yang meliputi:
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Sekolah Dasar (SD)
- Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Ia menginstruksikan seluruh kepala sekolah dan guru untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar di kelas. Langkah ini diambil guna menjaga kualitas interaksi antara pendidik dan siswa yang dinilai lebih efektif melalui pertemuan langsung.
Menjaga Kualitas Belajar Siswa
Pemerintah Kabupaten Sumedang berkomitmen menjaga stabilitas pendidikan pasca-pandemi. Dengan meniadakan WFH bagi tenaga pendidik, pemerintah berharap target kurikulum tercapai secara optimal tanpa kendala teknis komunikasi digital.
“Kami ingin memastikan siswa mendapatkan hak pendidikan secara maksimal. Jadi, tidak ada penerapan WFH untuk proses pembelajaran di sekolah. Semuanya tetap tatap muka seperti biasa,” pungkas Eka.***
