Berita Terkini

Sumedang-Majalengka Perkuat Sinergi: Program Makan Bergizi Gratis Putar Ekonomi Rp139 Miliar

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir memaparkan pencapaian Kabupaten Sumedang dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Fieris Hotel Kertajati, Kamis (9/4/2026)
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir memaparkan pencapaian Kabupaten Sumedang dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Fieris Hotel Kertajati, Kamis (9/4/2026)

MAJALENGKA, Wplus62.com – Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Majalengka resmi mempererat kerja sama untuk mengawal kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Optimalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jawa Barat di Fieris Hotel Kertajati, Kamis (9/4/2026).

Kedua daerah berkomitmen menajamkan pengawasan SPPG, meningkatkan standar layanan gizi, serta memperkuat sistem pelaporan yang transparan demi menjamin kualitas asupan bagi generasi muda.

Investasi Sumber Daya Manusia dan Ekonomi

Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir, menegaskan bahwa program MBG melampaui sekadar agenda birokrasi. Ia menyebut program ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan nilai religius untuk mencegah lahirnya generasi yang lemah secara fisik maupun kognitif.

“Kami memastikan tidak ada anak yang tumbuh tanpa gizi yang layak. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa,” ujar Dony.

Lebih dari sekadar kesehatan, program ini terbukti menjadi mesin penggerak ekonomi daerah. Hingga saat ini, Sumedang telah mengoperasikan:

  • 138 SPPG Aglomerasi di pusat keramaian.
  • 28 SPPG di Wilayah Terpencil untuk menjangkau pelosok.

Ekosistem ini berhasil menyerap sekitar 6.900 tenaga kerja lokal dan menciptakan perputaran uang (cash flow) fantastis mencapai Rp139 miliar per bulan.

Inovasi Digital “SIMBG” untuk Transparansi

Guna menangkal risiko penyimpangan, Sumedang meluncurkan Sistem Informasi Makan Bergizi Gratis (SIMBG). Inovasi digital ini memungkinkan publik memantau secara langsung:

  1. Variasi menu harian.
  2. Kandungan nilai gizi secara detail.
  3. Proses distribusi yang presisi hingga ke tangan penerima.

Langkah digitalisasi ini menjadi standar baru dalam transparansi program pemerintah, sekaligus memastikan setiap rupiah yang keluar memberikan manfaat gizi maksimal bagi masyarakat.***