Berita Terkini

IPM Sumedang Tembus 3 Besar Jabar, Bupati Dony: Setiap Rupiah Harus Berdampak Nyata!

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir saat menghadiri Stakeholders Day dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 di Aula KPPN Sumedang, Rabu (28/1/2026).

SUMEDANG, W+62.COM – Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, mendorong seluruh jajaran pemerintahan untuk menjadikan anggaran negara sebagai mesin utama pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa serapan anggaran yang tinggi tidak ada artinya jika masyarakat tidak merasakan manfaatnya secara langsung.

Penegasan tersebut disampaikan Dony saat menghadiri Stakeholders Day dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 di Aula KPPN Sumedang, Rabu (28/1/2026).

Anggaran Bukan Sekadar Administrasi

Dony menilai perbendaharaan negara kini telah bertransformasi. Fungsi anggaran tidak lagi terjebak pada urusan administratif semata, melainkan menjadi instrumen strategis untuk memeratakan kesejahteraan.

“Keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak cukup diukur dari tingginya serapan, tetapi harus dilihat dari sejauh mana anggaran tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Dony.

Ia pun menginstruksikan penerapan prinsip spending better dan value for money. Artinya, setiap instansi wajib mengelola belanja negara secara ekonomis, efisien, dan efektif demi hasil yang optimal.

Sumedang Raih Peringkat 3 IPM Terbaik di Jawa Barat

Dalam forum tersebut, Bupati Dony memaparkan kabar menggembirakan terkait rapor pembangunan Kabupaten Sumedang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumedang kini menyentuh angka 75,5.

Capaian ini mengantarkan Sumedang ke posisi peringkat ketiga terbaik se-Jawa Barat untuk kategori kabupaten. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan anggaran mulai membuahkan hasil pada kualitas hidup masyarakat.

Reformasi Birokrasi dan SPBE Jadi Kunci

Untuk menjaga tren positif tersebut, Bupati terus mengakselerasi reformasi birokrasi melalui tiga pilar utama:

  1. Penerapan SPBE: Digitalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
  2. Integrasi Layanan: Optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP).
  3. Perizinan Cepat: Proses yang transparan dan terukur bagi investor serta warga.

“Budaya melayani harus menjadi nilai utama dalam setiap pelaksanaan tugas aparatur,” tegasnya.

Memperkuat Sinergi Pusat dan Daerah

Menutup arahannya, Dony berharap momentum Stakeholders Day ini mempererat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal (Pusat). Ia ingin APBN benar-benar menjadi pengungkit ekonomi yang inklusif di Kabupaten Sumedang.***