BANDUNG, W+62.COM – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Jawa Barat bersama LSM PEMUDA mengepung Gedung Sate pada Selasa (20/1/2026). Mereka melancarkan aksi unjuk rasa keras guna menggugat buruknya tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang dinilai gagal mengelola uang rakyat.
Anggaran Infrastruktur Melejit, Kualitas Malah “Melempem”
Dalam orasinya, massa menyoroti ketimpangan tajam antara besarnya anggaran dengan realita di lapangan. Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan anggaran infrastruktur secara signifikan pada Tahun Anggaran 2025, ironisnya hasil pekerjaan di lapangan justru jauh dari harapan.
“Masyarakat hanya menerima proyek bermutu rendah yang cepat rusak. Oleh karena itu, kami tegaskan bahwa masalah utama bukan pada nominal anggaran, melainkan pada pengawasan yang lemah dan kendali mutu yang amburadul,” tegas koordinator aksi di depan gerbang Gedung Sate.
Dugaan “Kongkalikong” dan Birokrasi yang Berantakan
Para demonstran menuding bahwa proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Jawa Barat kini hanya sekadar formalitas administratif. Akibatnya, muncul ruang gelap bagi praktik “main mata” antara oknum pejabat dan pengusaha.
Selain itu, kondisi birokrasi kian memburuk akibat kebijakan mutasi pejabat yang tidak transparan. Alih-alih membawa perbaikan, pemindahan pejabat dari Kabupaten Purwakarta ke tingkat Provinsi justru dinilai melanggengkan pola kerja lama yang bermasalah.
“”Dampaknya sangat fatal, APBD Jabar 2025 kini defisit hingga Rp600 miliar. Ini adalah indikator nyata kegagalan pengelolaan keuangan yang tidak bertanggung jawab!” seru salah satu orator dengan lantang.
3 Tuntutan Utama Aliansi Pemuda & Mahasiswa Jabar:
Sebagai langkah nyata, massa mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera memenuhi tiga tuntutan berikut:
- Evaluasi Total & Transparansi: Menuntut pembukaan seluruh data dokumen proyek infrastruktur kepada publik secara transparan.
- Audit Investigatif: Mendesak audit teknis independen terhadap proyek bermasalah dan mengusut tuntas penyebab defisit anggaran Rp600 miliar.
- Bersihkan Birokrasi: Menuntut pencopotan pejabat yang gagal mengawasi proyek dan mendesak penghentian mutasi jabatan yang tidak berbasis kinerja.
Peringatan Keras untuk Pemerintah
Aksi ini menjadi alarm bagi Pemprov Jabar bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam melihat anggaran besar habis tanpa hasil yang berkualitas. Maka dari itu, Aliansi LSM PEMUDA dan Mahasiswa Jawa Barat menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat.***
