SUMEDANG, W+62.com- Puncak peringatan Hari Desa Nasional tahun 2025 di Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, dihadiri tiga menteri Kabinet Prabowo Subianto-Gibran pada Rabu (15/1/2025).
Selain tiga menteri yang hadir dalam acara tersebut Dirjen Bina Pemerintah Desa, Kemendagri, para Gubernur, Bupati dan juga para Kepala Desa dan juga Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih serta Bupati dan Wakil Bupati Sumedang terpilih serta Penjabat Gubernur dan Bupati dari beberapa daerah di Indonesia.
Dalam sambutan awal, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Dr. La Ode Ahmad Pidana Bolombo mengaku sangat bangga bisa melaksanakan perdana Hari Desa Nasional tahun 2025.
“Peringatan Hari Desa Nasional ini merupakan yang pertama dilaksanakan, dan diselenggarakan di Sumedang,” katanya.
La Ode menyebut, dalam peringatan Hari Desa Nasional ini diharapkan dapat terbangun semangat pemerintah desa untuk membangun desa sesuai dengan tema, Membangun Desa, Membangun Bangsa.
Tentang Dana Desa
Sementara itu, Menteri Pedesaan dan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menegaskan kepada seluruh Kepala Desa untuk bersama-sama menyukseskan 4 program Presiden Prabowo Subianto, yakni Swasembada Pangan, Pengentasan Kemiskinan, Makan Bergizi Gratis, serta Hilirisasi.
“Oleh karena itu, kamu sudah persiapkan melalui Kepmendes tentang penggunaan Dana Desa minimal 20% untuk program Ketahanan Pangan. Jadi jangan coba-coba dikorupsi,” ujarnya.
Yandri menyebutkan, sebelumnya hal tersebut dideklarasikan di Festival Desa yang berlangsung di Desa Cisaat Subang pada Selasa (14/1/2025) kemarin.
Begitu juga kepada para Gubernur, Bupati, Camat serta bidang pemerintahan desa untuk sungguh-sungguh mengawal dan mengawasi program ini.
Dalam musyawarah desa itu pula, La Ode menyampaikan keluhan lainnya terkait alih fungsi lahan sawah yang digunakan untuk perumahan. Dan sejatinya pertanyaan itu langsung disampaikan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait yang akrab disapa Bang Ara.
Tak Ada Izin Untuk Perumahan
Menanggapi hal tersebut, Bang Ara dengan tegas menyatakan tidak akan ada lagi pembangunan perumahan di lahan bekas sawah. Menurutnya, hal itu sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo beberapa waktu lalu bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
“Saya sudah laporkan dan tegaskan bahwa sawah dan area untuk pangan tak akan digunakan untuk perumahan. Dan saya sudah sampaikan itu kepada Bapak presiden Minggu lalu,” tuturnya.
Bang Ara menyebutkan jika hal itu perlu juga dukungan dari Kepala Daerah dari Gubernur, Bupati/walikota, Camat dan Kepala Desa terkait dengan pengurusan perizinan penggunaan lahan untuk perumahan.
“Bila perlu mulai saat ini semua Gubernur, Bupati/walikota, Camat dan Kades untuk mengeluarkan aturannya dan sekaligus menjalankannya,” ungkap Bang Ara.
Riwayat Hari Desa
Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memberikan penegasan tentang perkembangan pemerintah desa yang mulai diakui sebagai bagian dari manajemen Pemerintah Indonesia.
Tito menyebut, pengakuan kelembagaan desa dalam sistem pemerintahan diawali dengan diterbitkannya Undang-undang No. 6/2014 tentang Desa, dimana diakuinya pemerintah desa dalam sistem pemerintahan.
“Sebelumnya, pemerintahan desa itu hanya sekumpulan komunitas biasa dan tidak dikenal dalam sistem pemerintahan,” katanya.
Selain itu, sambung Mendagri, adanya terobosan yang dilakukan pemerintah saat menerbitkan Dana Desa di tahun 2015, yang diberikan sebanyak Rp 70 triliun setiap tahunnya.
“Itulah perubahan untuk desa, ada perubahan legislasi dan perubahan anggaran dan juga ada lembaga khusus di kabinet yang menangani desa,” ujarnya.
Tito berharap momentum hari Desa Nasional tahun 2025 ini dijadikan evaluasi bagi para Kepala Desa, sudah sejauh mana melaksanakan amanah dari masyarakat untuk membangun desa.
Acara musyawarah desa dalam rangka peringatan Hari Desa Nasional tahun 2025 di Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Jawa Barat ditutup dengan penandatanganan prasasti oleh Mendagri.***
