BANDUNG, W+62.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengawali Tahun Anggaran 2026 dengan kondisi fiskal yang kritis. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan, daerahnya kini harus menanggung beban “warisan” proyek tunda bayar tahun 2025 yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Dalam pernyataan resminya melalui media sosial, Rabu (7/1/2026), Dedi menjelaskan bahwa ruang gerak APBD Jabar tahun ini sangat terbatas akibat kewajiban melunasi tunggakan masa lalu dan pemangkasan dana transfer pusat.
“Dana Rp3 Triliun Lenyap Begitu Saja”
Dedi Mulyadi tak menutupi kekecewaannya terhadap kondisi arus kas yang ia terima. Ia menyebutkan ada akumulasi dana yang hilang dari pos anggaran pembangunan tahun ini.
“Tahun 2025 hampir ada Rp600 miliar kegiatan pembangunan yang baru bisa dibayarkan Januari 2026. Jika ditotal dengan pengurangan dana pusat, hampir Rp3 triliun dana 2026 itu hilang,” tegas Dedi dengan nada bicara serius.
Kehilangan potensi dana tersebut berasal dari dua sumber utama: kewajiban bayar proyek Rp621 miliar dan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari pemerintah pusat sebesar Rp2,458 triliun.
“Ini pukulan telak. Dana segar yang seharusnya bisa kita pakai untuk program baru di 2026, langsung terkuras habis sejak awal tahun untuk membayar beban lama,” tambahnya.
Daftar Beban Warisan: Dari PEN hingga Masjid Al Jabbar
Selain tunggakan proyek, Dedi merinci sejumlah beban rutin yang terus menggerus kas daerah. Mulai dari cicilan utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga subsidi operasional aset besar.
“Beban kita sangat berlapis. Ada cicilan dana PEN hampir Rp600 miliar per tahun, lalu ada tunggakan iuran BPJS Kesehatan sekitar Rp300 miliar yang juga harus diselesaikan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, biaya operasional aset strategis pun turut menyedot anggaran:
- Masjid Al Jabbar: Rp50 miliar per tahun.
- Bandara Kertajati (BIJB): Subsidi operasional Rp100 miliar per tahun.
“Kita harus realistis. Semua ini adalah kewajiban yang tidak bisa kita abaikan begitu saja,” kata Dedi.
Strategi Ekstrem: Hapus Anggaran Baju Dinas dan Perjalanan
Menghadapi situasi APBD yang “berdarah-darah”, Dedi Mulyadi mengambil langkah radikal. Ia memilih mengorbankan kenyamanan pejabat dibandingkan memangkas hak rakyat.
“Gubernur secara personal sudah menghapus anggaran baju dinas dan kendaraan dinas. Untuk tahun 2026, kami nyaris menghapus seluruh anggaran perjalanan dinas gubernur. Dulu dialokasikan Rp1,5 miliar, saya turunkan jadi Rp150 juta saja, dan tahun ini saya putuskan tidak gunakan lagi dana tersebut,” jelasnya.
Pemangkasan drastis juga menyasar biaya seremonial dan konsumsi. Di tahun 2026, Pemprov Jabar hanya akan menggelar dua acara besar: Hari Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Jabar.
“Anggaran makan-minum tamu kita pangkas habis dari Rp3,5 miliar menjadi hanya Rp500 juta. Listrik di gedung pemerintahan pun harus dihemat. Kita harus ikat pinggang sekencang mungkin,” tegas Dedi.
Anggaran Infrastruktur Justru Naik
Menariknya, di tengah kebijakan ikat pinggang tersebut, Dedi memastikan anggaran untuk perbaikan jalan tidak akan dikurangi. Sebaliknya, ia justru menambah alokasi pembangunan infrastruktur.
“Beban ini memang berat, tetapi anggaran pembangunan untuk rakyat tidak boleh turun. Contohnya alokasi jalan, yang dulu Rp3,5 triliun, sekarang justru saya naikkan menyentuh Rp4,5 triliun. Bukannya turun, tapi naik tajam!” pungkasnya.
Langkah berani ini diharapkan mampu menjaga momentum pembangunan di Jawa Barat meskipun pemerintah provinsi harus terseok-seok melunasi hutang di awal tahun 2026.***
